Jakarta, gatra.net - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Muyani memastikan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan lebih transparan dan akuntabel, mengingat sistemasi penyaluran BOS berbeda-beda, baik melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag).

Sri Mulyani mengatakan Pihak Kemenkeu akan melaksanakan penyaluran langsung kepada pihak SD, SMP, SMA, SMK, dan Sekolah Khusus. Sedangkan Pengawasan dan monitoring akan dilakukan oleh pihak Kemendikbud.

"Mekanismenya nanti, bagaimana untuk monitoringnya, akuntabilitasnya, apakah tidak ada jumlah murid yang dibesarkan, ataukah penggunaan dari dana BOS, itu semua akan dilakukan oleh Kemendikbud. Itu dari sisi platform akuntabilitasnya," Kata Sri Mulyani saat ditemui di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (4/3).

Menkeu juga mengungkapkan bahwa Rakor Tingkat Menteri Bersama Kemenko PMK, Kemendikbud, dan Kemenag kali ini bertujuan agar kementerian terkait bisa bersama memperbaiki kualitas pengelolaan anggaran pendidikan yang sangat besar di APBN kita.

"Seperti yang telah diketahui, kan 20 persen dari APBN itu untuk pendidikan. Namun itu nilainya lebih dari 550 triliun. Selama ini kan penyalurannya melalui berbagai saluran, ada yang dari Kemendikbud, Kemenristek, ada yang melalui Kemenag. Itu yang dari pusat saja, sedangkan yang ke daerah lebih dari 330 triliun, melalui daerah, baik melalui DAU untuk gaji guru, baik melalui DAK fisik biasanya untuk membangun sekolah, Serta DAK Non Fisik," Jelas Menkeu.

Atas dasar penyaluran dengan berbagai kriteria yang beragam, sehingga Kemenko PMK meminta anggaran pendidikan agar dimonitoring penggunaannya. Sehingga tepat sasaran dan mampu memperbaiki kualitas pendidikan.

"Jadi salurannya itu berbeda-beda, kriterianya lain-lain, sehingga kita tidak bisa mentrack apakah anggaran pendidikan itu benar-benar digunakan untuk anggaran pendidikan. Memang untuk benar-benar memperbaiki kualitas pendidikan. Tadi Pak Menko meminta kita semua Mendikbud, Menag, Mendagri dan kami [Kemenkeu] untuk sama-sama duduk bersama Kemenko bagaimana agar sistem untuk menggunakan anggaran pendidikan lebih baik," ucapnya.