Jakarta, gatra.net - Jelang penyetoran 10 nama calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Presiden Jokowi, ribuan massa Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (JARI 98) menggelar aksi "Bela Pansel KPK" di Gedung KPK Jakarta, Minggu (1/9).

Mereka menyatakan dukungannya kepada Pansel Capim KPK dan siap menjadi garda terdepan menghadang kelompok-kelompok kepentingan yang secara brutal menyerang Yenti Garnasih cs.

Baca juga: Koalisi Desak Jokowi Coret Capim KPK Bermasalah

"Aksi bela Pansel KPK yang dilakukan Jari 98 ini untuk menghadang kelompok-kelompok yang sengaja menghalalkan segala cara dengan mengkambinghitamkan Pansel KPK dengan berbagai tudingan yang tidak mendasar dan fakta yang ada. Jangan cuma faktor like and dislike kalian membabi buta menyerang Pansel dan Capim KPK," tegas Ketua Presidium JARI 98, Willy Prakarsa.

Lebih lanjut, Willy menyindir kelompok internal KPK seperti Wadah Pegawai (WP KPK) yang jelas-jelas di gaji negara memakan duit rakyat itu sedang mengalami kegalauan tingkat dewa lantaran kepentingan golongannya tak kesampaian.

"JARI 98 tidak akan mundur sejengkal pun dan siap memberikan yang terbaik untuk rakyat. Stop giring opini bermacam-macam," katanya.

Willy melanjutkan bahwa Wadah Pegawai KPK bukanlah representasi pegawai KPK secara keseluruhan. Pihaknya juga menyakini susunan tim pansel dan percaya bahwa Pansel Capim KPK itu telah bekerja secara terbuka.

"Mereka terbuka kok, jangan mengintervensi mereka. Apalagi menuding dan mengkambinghitamkan Pansel. Kalau semuanya pendapat diikuti, baik itu orang maupun LSM, enggak akan jadi-jadi negeri," kata Willy.

Baca juga: Muhammadiyah Desak Presiden Anulir Capim KPK Bermasalah

Lebih jauh, Willy menilai problematika dan perbedaan pendapat itu adalah hal yang wajar. Namun, Willy menuding serangan sikap internal KPK yang terkesan emosional dan resisten itu nampak tidak wajar. Tudingan mereka dinilai terlalu mengada-ada. Apalagi hal itu disertai dengan kecurigaan adanya pelemahan KPK di balik proses pemilihan capim.

"Yaitu tadi, jika bukan orang yang mereka sukai maka akan dianggap titipan untuk melemahkan KPK. Ingat, pelemahan KPK bisa saja datang dari internal KPK lho, siapa yang jamin para pegawai KPK bebas dari kepentingan tertentu? Ini tak kalah bahayanya. Masyarakat harus menyadari ini," cetusnya.