Jakarta, gatra.net - Setiap tahun industri kertas domestik membutuhkan bahan baku kertas bekas sebanyak 6,2 juta ton. Sayangnya 50% di antaranya berasal dari impor.

Persoalannya, kata Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kementerian Perindustrian, Edy Sutopo, impor kertas bekas ini ternyata bercampur dengan sampah plastik dan sebagainya. Padahal, lanjut Edy, bahan baku kertas bekas Indonesia jauh lebih bersih dari negara lain.

"Karena di Indonesia banyak tenaga kerja yang bisa mensortir, memilah-milah. Di luar negeri untuk kolektifitas dalam jumlah yang sangat besar itu kan menggunakan mesin-mesin itu. Jadi itu tidak mungkin dihindari terikutnya plastik di dalam bahan baku kertas bekas," jelasnya di Jakarta International Expo, Rabu (24/7).

Ia menyebutkan, dengan adanya hal ini, beberapa bahan baku kertas ada yang hanya tinggal 7 hari, atau paling lama 20 hari. Secara aturan, tambahnya, dalam daur ulamg kertas atau plastik, memang tidak diperbolehkan mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

"Persoalannya berapa banyak yang boleh ditoleran? Ini sebenarnya ada standar internasionalnya. Dalam standar ini masih boleh adanya barang-barang lain yang terikut," terang Edy.

Berdasarkan standar internasional, lanjutnya, masih diperbolehkan adanya campuran bahan lain dalam bahan baku kertas bekas sebesar 2%. Namun, lanjutnya, Indonesia sendiri masih kesulitan untuk dapat mencapai standar internasional ini.

"Cuma kita ini kan untuk 2% itu saja susah. Kami juga mengusulkan bagaimana standar internasional ini dicapai secara bertahap selama empat tahun. Jadi mulai dari 5%, mungkin nanti setiap tahun turun 2%, sampai nanti tahun 2022 itu sampai pada standar internasional," paparnya.

Ia mengaku, saat ini persoalan mengenai standar bahan baku kertas bekas dan kebutuhannya masih menjadi perdebatan pemerintah. Hingga saat ini, pemerintah masih mengkaji hal ini untuk menangani permasalah yang terjadi dalam industri kertas ini.