Surabaya, gatra.net - Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Surabaya, Andik Setiawan, berharap, aksi people power yang belakangan meramaikan linimasa di berbagai media harus lebih dimaknai dalam-dalam.

"Jangan sampai pikiran terbelenggu karena viral people power ini. Kalau diskusi soal people power dianggap 02, kalau diam dianggap 01. Harusnya tidak begitu," kata Andi di acara Forum Diskusi bertajuk 'Positive People with Positive Power' di Surabaya, Kamis (16/5/2019).

Aksi people power, menurut alumnus UNAIR itu, harus dipahami secara objektif. "Justifikasi ilmu pengetahuan ini memang harus dilakukan. Dari berbagai kasus yang ada di Pemilu, salah input data hingga kematian KPPS harus dikuliti apa inti permasalahan agar bisa holistik. Ini harus dilihat secara obyektif. Dilihat pemaknaannya," tegasnya.

"Jadi tidak sesederhana 01 atau 02. People power lebih dari itu. Harus dilihat apakah benar-benar menyangkut kepentingan banyak orang atau tidak," lanjut Andik.

Disinggung mengenai viral gerakan aksi people power di Indonesia, Ia mengungkapkan jika sesungguhnya hal itu belum dibutuhkan. "Di sini (Indonesia), belum perlu itu people power," cetusnya.

"People power itu biasanya diawali kondisi dimana seluruh masyarakat merasa tertekan. Bisa jadi, karena pemimpinnya otoritarian," pungkas Andik.

Senada disampaikan Presiden BEM UNAIR Agung Tri Putra. Menurut Agung, people power tidak sederhana, melainkan lebih ke bagaimana cara kita hidup serta menyangkut kepentingan banyak orang dan menyentuh ranah esensial di tengah kehidupan.

"Guyonannya, people power masih kalah dengan Ta'jil Power. Kalau people power yang lagi viral ini apa? Kalau ta'jil power ini kan jelas, makanan. Makanya jangan dulu bilang people power. NKRI ini lebih tinggi daripada hanya kemenangan salah satu paslon di Pemilu. Untuk itu, anak muda harus menguliti semua gagasan yang ada agar tidak terseret dalam pusaran yang tak perlu," pungkasnya.

Reporter: Abdul Hady JM

Editor: Bernadetta Febriana