Jakarta, gatra.net - Mantan Penyidik KPK, Yudi Purnomo, mengatakan berdasarkan undang-undang, siapa saja boleh mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK, baik berlatarbelakang Polri, Kejaksaan, akademisi atau profesional.

Kabarnya, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol. Karyoto yang juga pernah menjadi Direktur Penindakan KPK ingin ikut daftar sebagai calon Pimpinan KPK. Namun, Yudi tidak mau berspekulasi apakah Karyoto layak atau tidak jadi pimpinan KPK.

“Ya kita lihat aja nanti. Daftar atau enggak dia [Irjen Karyoto]. Siapa pun bisa untuk menjadi Capim KPK sesuai syarat administratif dalam UU Nomor 19/2019,” kata Yudi saat dihubungi wartawan pada Sabtu (11/5).

Menurut dia, paling penting calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diseleksi tahun 2024 ini harus jauh lebih baik dari pimpinan sebelumnya. Kata Yudi, calon pimpinan KPK harus memiliki rekam jejak yang baik dan berintegritas, serta tidak membuat kontroversial dalam memimpin lembaga antirasuah.

“Yang penting sebenarnya adalah pimpinan KPK ke depan harus berintegritas, tidak mempunyai permasalahan etik di masa lalu, dan bukan pembawa masalah di KPK kelak,” ujarnya.

Oleh karena itu, Yudi menekankan Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK tahun 2024 ini tentu akan menjadi sorotan publik. Karena, kata dia, harapan pemberantasan korupsi di Indonesia ke depan ditentukan juga oleh Pansel Capim KPK.

Menurut dia, jangan sampai proses seleksi Capim KPK berulang seperti terpilihnya Firli Bahuri dan kawan-kawan pimpinan KPK periodenya itu.

“Kita tahu bahwa pansel yang lalu, yang memilih Firli dan kawan-kawan, ternyata pilihan mereka dari 10 dan 5 dipilih DPR, ternyata malah membuat permasalahan di KPK. Bukannya menjadi solusi bagi bangsa, malah jadi masalah,” jelas dia.

Maka dari itu, ia menyebut Pansel Capim KPK sekarang harus dilihat betul nama-namanya. Jika misalnya Pansel Capim KPK reputasinya bagus, berintegritas dan rekam jejaknya baik hingga tidak membuat masalah atau kontroversi, tentu harapan pemberantasan korupsi di Indonesia ke depan terlihat cerah.

“Namun, kalau dilihat nama-namanya tidak berintegritas, orang rekam jejak buruk, bahkan antipemberantasan korupsi, ya saya pikir akan selesai. Karena dari pansel yang buruk tentu tidak akan menghadirkan pimpinan KPK yang baik,” jelas dia.

Menurut dia, jika Pansel Capim KPK dianggap orang baik tentu animo masyarakat akan berbondong-bondong ikut untuk mendaftar, baik kalangan akademisi, tokoh nasional dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak berintegritas Pansel Capim KPK, dikhawatirkan masyarakat juga tidak akan mau mendaftar.

“Karena nanti terjadi menduga setinga, sudah ada yang dipilih, sudah ada calonnya," kata dia.

Jadi, lanjut dia, calon Pansel Capim KPK rekam jejaknya harus baik dan mau mendengar publik sehingga diharapkan antusiasme orang-orang untuk maju menjadi calon pimpinan KPK bukan hanya cari kerja, tapi juga memperbaiki KPK sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam pemberantasan korupsi di bawah KPK.

"Namun, kalau ternyata nanti justru pansel mendapat resistensi dari masyarakat, tentu harapan pemberantasan korupsi akan menurun drastis,” ujarnya.

Selain itu, Yudi juga mengingatkan Pansel Capim KPK harus berkaca pada proses yang terjadi pada periode Firli Bahuri dan kawan-kawan. Kata Yudi, Pansel Capim KPK harus teliti dan jeli melihat nama-nama bakal calon Pimpinan KPK yang mendaftar. Bahkan, jangan segan untuk mendiskualifikasi jika nama tersebut diketahui memiliki rekam jejak buruk.

“Yang paling penting pansel ini bener-bener harus berkaca dari yang lalu. Ada sedikit permasalahan dari Capim KPK, mau itu etik bahkan juga kontroversi, sudah coret aja,” tegas dia.