
Solo, gatra.net - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo beraktivitas di Solo Car Free Day (CFD), Minggu (24/12). Dalam kegiatan ini, Ganjar didampingi oleh istrinya, Siti Atikoh.
Dalam acara ini, relawan Ganjar membagikan ribuan voucher internet gratis. Para warga yang mendapat voucher kuota internet gratis ini kemudian berduyun-duyun mendatangi Ganjar dan mengucapkan terima kasih.
Saat dikonfirmasi mengenai aksi relawan yang bagi-bagi internet gratis ini, Ganjar mengaku tidak tahu. Capres usungan PDI Perjuangan ini justru terkejut saat banyak warga yang mengucapkan terima kasih pada dirinya.
”Itu bukan saya yang bagi-bagi. Tadi relawan. Saya malah enggak tahu ada yang bagi-bagi voucher internet gratis,” katanya.
Meski tak tahu pembagian voucher internet ini, Ganjar mengatakan bahwa akses internet gratis dan cepat bagi pelajar menjadi salah satu program prioritas dalam visi-misinya. Ganjar menginginkan, internet di Indonesia bisa lebih cepat lagi agar bisa mengejar ketertinggalan dari negara lain.
"Memang kita ingin anak-anak kita belajar lebih baik dan menggunakan teknologi lebih canggih. Maka kalau kita ingin mengejar ketertinggalan, internet kita mesti tersebar merata dan mesti cepat," ucap Ganjar.
Saat dikonfirmasi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Solo, Komisioner Bawaslu Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi, Poppy Kusuma, mengatakan tim pemenangan Ganjar sudah memberi tahu kegiatan itu pihak kepolisian.
Bawaslu telah mewanti-wanti bahwa CFD terlarang untuk kampanye dan kegiatan politik.
”Tapi mereka bersikukuh. Makanya kami berikan rambu-rambunya secara ketat. Enggak boleh ada atribut, APK (alat peraga kampanye), orasi, yel-yel, dan bahkan capres tidak boleh menggunakan kaos yang kaitannya dengan branding mereka,” katanya.
Karena itu, aksi pembagian voucher kuota internet di Solo CFD ini akan dikaji lebih lanjut. Bawaslu akan menimbang ada tidaknya pelanggaran.
”Nanti kami lakukan kajian dan melakukan penelusuran apakah masuk dugaan pelanggaran kampanye atau tidak. Akan kami kaji dan kami lihat apakah voucher kuota internet ini masuk sebagai alat kampanye atau tidak,” katanya.