Jakarta, gatra.net - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengungkapkan bahwa, untuk meningkatkan kepastian hukum menjadi salah satu upaya yang harus dilakukan Pemerintah dalam meningkatkan nilai investasi dan menjadikan UMKM di Indonesia naik kelas.

“Yang lebih penting dari itu adalah kepastian hukum, termasuk dari itu adalah jaminan akan investasi tidak akan disalahgunakan dan tidak menjadi beban baru dalam artian investasi mengandung kecurigaan kerugian yang itu diakibatkan kepercayaan yang menurun,” kata Imin dalam debat kedua cawapres di JCC, Jakarta, Jumat (22/12).

Investasi jadi salah satu komponen penting untuk pertumbuhan ekonomi RI. investasi tidak akan ada masuk ke Tanah Air apabila tidak mendapat kepercayaan internasional dan  dengan kepastian hukum. Menurutnya juga, investasi yang transparan akan membuka akses UMKM untuk terlibat dalam proses investasi yang masuk ke dalam negeri maupun yang ada di masyarakat.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa, agar investasi ini bisa masuk buat kalangan UMKM dan seluruh pelaku usaha kecil, maka harus dikuatkan kapasitas dan kualitas produksi dari UMKM. Pemerintah juta memiliki tanggung jawab untuk meyakinkan sekaligus memberi fasilitas kemampuan pemasaran untuk meyakinkan para calon investor baik di dalam negeri maupun dari luar negeri.

Menurut Imin, investasi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini masih bersifat tertutup dan hanya fokus pada investasi pada sektor-sektor tertentu saja, terlebih pada sektor padat modal.

"Kita perlu menggeser investasi ini menjadi padat karya yang bisa melibatkan seluruh anak bangsa ini mendapatkan pekerjaan,” jelasnya.

Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat lanjutan capres-cawapres pada Jumat, (22/12) Pada debat kedua ini, proporsi bicara akan diberikan kepada cawapres.

Untuk diketahui, tema pada debat kedua hari ini berbeda dengan debat perdana capres. Ketiga cawapres akan diberikan pertanyaan mengenai beberapa bidang, seperti ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan.