Bandung, gatra.net - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, mengingatkan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di seluruh Indonesia agar bekerja dengan cermat dan smart.

Heddy berharap KPU dan Bawaslu tidak menjadikan segala keterbatasan sebagai alibi atau justifikasi atas kinerja yang tidak optimal. "Yang penting [KPU dan Bawaslu] bekerja dengan cermat dan smart," tegas Heddy dalam keterangan tertulisnya pada, Rabu, (238/2023).

Heddy mengingatkan kepada seluruh penyelenggara pemilu bahwa masyarakat saat ini sudah lebih melek teknologi. Alhasil, masyarakat bisa lebih mudah mengakses berbagai informasi, termasuk informasi tentang perilaku dan kinerja para penyelenggara pemilu.

Kondisi seperti itu, kata Heddy, akan berimbas pada tingginya tuntutan terhadap tingginya standar profesionalitas, kredibilitas, serta kecermatan dari penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

"Pengaduan yang diterima DKPP semakin tinggi bukan semata-mata atas keteledoran, tapi bisa jadi karena kesadaran masyarakat era media sosial yang semakin tinggi terhadap apa yang dilakukan KPU dan Bawaslu. Itu harus diperhatikan," terang Heddy.

Di samping itu, Heddy juga mengingatkan seluruh jajaran KPU dan Bawaslu bahwa mereka harus memahami bahwa legitimasi pemilu tidak hanya terjadi di saat pencoblosan atau hari pemungutan suara saja, tetapi juga sudah dimulai sejak tahapan pemilu berjalan pada Juni 2022 lalu.

Heddy menilai, ketika masyarakat melihat proses tahapan pemilu sudah berjalan dengan baik, maka hal ini dapat berpotensi berbanding lurus dengan legitimasi hasil Pemilu 2024. Sebaliknya, jika masalah sudah muncul sejak proses tahapan, ia khawatir muncul pandangan miring terhadap kredibilitas penyelenggaraan pemilu.

"Masyarakat itu sekarang mendiskusikan di forum-forum medsos, di grup-grup WA, hingga akhirnya kadang-kadang belum apa-apa sudah dilakukan penghakiman sebelum diadukan ke DKPP," katanya.

Heddy menceritakan ada beberapa perkara yang diperiksa DKPP yang sejatinya adalah masalah kecil yang menjadi besar karena ramainya percakapan di media sosial. Salah satu contohnya adalah penetapan orang-orang yang memiliki rekam jejak buruk dalam dunia kepemiluan sebagai jajaran badan ad hoc.

Padahal, kata Heddy, hal ini murni terjadi karena ketidakcermatan dalam verifikasi data dan informasi, tetapi isunya menjadi besar dan ramai diperbincangkan di daerah tersebut sehingga diadukan dan diperiksa DKPP.

"Tidak bisa kalau kerja biasa-biasa aja. Standar etik harus ditingkatkan, standar kerja harus benar-benar makin tinggi," tutup eks Pemimpin Redaksi Majalah Gatra ini.