Jakarta, gatra.net - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menilai bahwa kondisi politik Indonesia saat ini masih memungkinkan terbukanya berbagai opsi jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Oleh karena itu, KIB akan terus menjalin komunikasi politik dengan berbagai pihak jelang kontestasi politik lima tahunan itu.

"Untuk kedepannya, KIB masih melihat, masih diperlukan pembicaraan-pembicaraan lanjutan, karena kita sudah membentuk koalisi, berkomunikasi dengan koalisi yang lebih besar," kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di kediamannya, di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (27/4) malam.

Dengan kata lain, Airlangga meyakini bahwa pembahasan lanjutan terkait dengan koalisi kebangsaan, atau yang lebih dikenal dengan koalisi besar, akan terus bergulir di kemudian hari.

Sebagaimana diketahui, wacana pembentukan koalisi besar itu mulai mencuat sejak pertemuan pimpinan sejumlah partai politik dalam acara Silaturahmi Ramadan yang digelar DPP Partai Amanat Nasional (PAN), pada Minggu (2/4) lalu.

Koalisi itu direncanakan akan terdiri dari gabungan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Dengan kata lain, koalisi itu awalnya dimaksudkan akan terdiri dari gabungan lima partai politik, yakni Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), serta Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Airlangga juga mengatakan bahwa masih terbukanya berbagai opsi jelang Pemilu 2024 pula disebabkan oleh pembukaan masa pendaftaran pasangan capres-cawapres yang terbilang masih cukup lama. Adapun, periode pendaftaran itu baru mulai dibuka pada 19 Oktober 2023 mendatang, atau dengan kata lain sekitar enam bulan kedepan.

"Sehingga, sambil menanti jadwal resmi, komunikasi masih terus berjalan secara baik. Demikian pula dengan ketua umum-ketua umum partai yang di luar KIB," katanya.

Sebagai informasi, sebelumnya PPP yang merupakan bagian dari KIB telah mengambil langkah untuk mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres pada Pemilu 2024. Keputusan itu muncul sebagai hasil rapat pimpinan nasional (rapimnas) PPP, yang merupakan bagian dari mekanisme internal partai.

Dengan demikian, keputusan itu nantinya akan dikomunikasikan lebih lanjut sebagai aspirasi yang dibawa oleh masing-masing partai politik, di samping komunikasi politik yang juga akan terus dijalin koalisi dengan sejumlah pihak di masa mendatang.