Jakarta, gatra.net - Di tengah prediksi ekonomi yang suram, Pemerintah Indonesia menargetkan pendapatan negara tahun 2023 mencapai Rp2.463 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan target pendapatan tesebut harus direspons dengan kehati-hatian untuk mengantisipasi ketidakpastian global.

Terlebih, kata Sri Mulyani, saat ini inflasi global menjadi yang tertinggi dalam 40 tahun terakhir telah menyebabkan gejolak kenaikan suku bunga dan nilai tukar.

"APBN tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme dan sekaligus menjaga pemulihan ekonomi. Namun, pada saat yang sama meningkatkan kewaspadaan gejolak global yang berlangsung," ujar Sri Mulyani dalam Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 di Istana Negara, Kamis (1/12).

Prinsip kehati-hatian tersebut, tak lain adalah bahwa pemerintah diminta memperbaiki kualitas belanja. Hal ini mengingat APBN 2023 didorong untuk menjadi lebih sehat dibandingkan tahun ini. Adapun APBN 2023 dirancang dengan defisit 2,84% dari PDB atau defisit sebesar Rp598,2 triliun.

Karena itu, Sri Mulyani meminta belanja Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah dilakukan dengan perencanaan yang matang dan detail serta sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Belanja negara yang baik, tentu akan mendukung tercapainya target pembangunan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata," terangnya.

Menurut Menkeu, belanja anggaran perlu dilakukan secara efisien dan tepat guna. Pelaksanaan APBN harus berbasis manfaat tanpa celah korupsi. Hal itu, dimaksudkan Sri Mulyani agar sisa anggaran tidak terlalu banyak di akhir tahun anggaran.

Selain itu, ia mendorong agar belanja antara pemerintah pusat dan daerah saling bersinergi untuk mempercepat sasaran pembangunan dan menghindarkan terjadinya tumpang tindih maupun duplikasi program.

"Ini akan menghindarkan APBN kita mengalami sisa anggaran yang berlebih akibat ketidakmampuan untuk eksekusi," tandasnya.