Jakarta, gatra.net - Pemerintah menargetkan 30 juta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bergabung ke dalam ekosistem digital di tahun 2024 melalui platform Indonesian E-commerce Association (idEA).

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menyebut transformasi digital melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga seperti Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Badan Pembangunan Nasional (Bappenas), pemerintah daerah, dan platform digital industri. Adapun transformasi digital akan fokus pada 7 kelompok UMKM dan 7 aspek transformasi digital UMKM.

"Kami menargetkan, di daerah UMKM onboarding digital pada 2023 sebanyak 2,4 juta dan di tahun 2024 sebanyak 3,4 juta. Untuk di tingkat Kementerian/Lembaga, tahun 2023 mencapai 1,6 juta dan di tahun 2024 sebanyak 2,4 juta UMKM,” ucap Teten dalam keterangannya, Selasa (1/11).

Teten mengatakan bahwa perkembangan pelaksanaan program digitalisasi UMKM harus dilaporkan kepada Kemenkop UKM. Adapun variabel data yang menjadi fokus yakni data kelompok, aspek digital dan wilayah.

Seiring dengan itu, Menteri Teten menyebut pada pekan ke-4 bulan November ini, semua K/L, Pemda, dan platform digital dapat menginput perkembangan capaian program transformasi digital UMKM selama 2022 melalui Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT).

Selanjutnya, Teten menyebutkan bahwa pekan ke-3 Desember 2022 ini, semua pihak terlibat dapat merumuskan kalender program transformasi digital UMKM untuk tahun 2023.

"Nanti Pemerintah bisa menghubungkan dengan akses pembiayaan, akses pasar, dan termasuk memfasilitasi usaha mereka dengan membentuk badan usaha, dan meraih sertifikasi halal, produk, dan sebagainya," jelasnya.

Teten pun menambahkan, bahwa digitalisasi UMKM diiringi oleh penyempurnaan regulasi kebijakan ekonomi digital termasuk keamanan data pribadi.

"Pemerintah tak hanya melindungi industri, platformnya, juga melindungi UMKM maupun konsumen perdagangan digital," sebut Teten.

Sementara itu, Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKop UKM Siti Azizah mengatakan, melalui integrasi berbagai data yang ada di K/L maupun pemerintah daerah, program digitalisasi dapat diimplementasikan secara komprehensif dan efektif.

"Diharapkan tahun depan Pemerintah tak hanya punya data angka 30 juta UMKM onboarding digital, tetapi juga data kualitas by name by address secara akurat," imbuh Azizah.