Yogyakarta, gatra.net - Panglima TNI Andika Perkasa dinilai sebagai sosok jenderal humanis setelah membolehkan keturunan PKI untuk mengikuti seleksi prajurit TNI karena dinilai tidak melanggar isi Ketetapan (TAP) MPRS XXV Tahun 1966.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS) sekaligus pengajar Universitas Gadjah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/4).

"Pernyataan tersebut menunjukkan Andika sebagai sosok jenderal yang humanis. Apa yang disampaikan panglima TNI juga menandakan bahwa TNI di bawah kepemimpinannya menunjukkan kemajuan luar biasa," kata Nyarwi.

Menurutnya, kemajuan TNI tidak hanya ditandai dengan makin tingginya komitmen dalam menjalankan peran, tugas, dan fungsi TNI sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

"Agenda pengembangan SDM, perubahan, dan inovasi budaya berpikir TNI juga mengalami kemajuan yang pesat," kata pengajar komunikasi politik UGM ini.

Menurut Nyarwi, selama beberapa bulan terakhir ini sejumlah terobosan telah dilakukan oleh Andika, termasuk terkait hal-hal yang menjadi syarat dan dasar penilaian rekrutmen anggota TNI.

"Penegasan Jenderal Andika terkait dengan individu yang anggota keluarganya di masa lalu disinyalir menjadi bagian dari underbow PKI merupakan sikap humanisme yang luar biasa dan perlu kita apresiasi bersama," katanya.

Ia menjelaskan, penegasan tersebut menunjukkan Andika bukan sekadar panglima yang konsisten dengan dasar konstitusi dan regulasi yang mengatur tentang fungsi, peran, dan kewenangan TNI saja.

"Ini juga menunjukkan bahwa dia merupakan sosok pimpinan yang humanis dan sangat menghargai dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip humanisme atau kemanusiaan," kata Nyarwi.