Jakarta, gatra.net – Manajer Riset Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Badiul Hadi, mengatakan bahwa infrastruktur penopang hal-hal yang bersifat penting, semisal peralatan pertaninan semestinya sudah selesai 5 tahun lalu.

“Artinya, pemerintah bisa mendirikan pabrik untuk membuat traktor dan yang lain-lain itu bisa dilakukan di periode kemarin, sehingga hari ini tidak perlu marah ketika ada impor traktor, tidak perlu marah kalau ada impor alat kesehatan,” ucap Badiul dalam diskusi daring yang diadakan oleh PARA Syndicate pada Minggu (27/3).

Dalam pemberitaan, Jokowi menyebutkan bahwa realisasi pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri baru sebesar Rp214 triliun per Jumat (25/3). Jumlah ini setara 14% dari Rp1,481 triliun dari total anggaran.

Jokowi dalam periode kemarin disebut sudah mengampanyekan produk-produk lokal, tetapi infrastruktur untuk memproduksi alat-alat tidak dibangun, bahkan tidak pula untuk kesehatan. Efek dari hal ini adalah impor.

Badiul berujar bahwa jika jika melihat postur anggaran, sangat nampak bagaimana kemudian pemerintah sangat gamang dalam posisi ini.

“Sangat gamang dalam posisi ini sehingga pertanyaan tadi layakkah sebenarnya presiden marah? Kalau infrastruktur ini sudah disiapkan jauh-jauh hari maka tidak perlu marah presiden,” ucap Badiul.

Barang dan jasa, kata Badiul, menjadi pos paling besar selain belanja pegawai di pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).