Mataram, gatra.net - Pemprov NTB diingatkan jangan lepas tangan menyusul eskalasi gejolak sosial yang terus meningkat setelah dipicu beredarnya video ceramah agama di Ponpes As Sunnah, Bagik Nyake, Lombok Timur (Lotim).  Penyelesaian masalah melalui Pemkab Lombok Timur sudah tidak tepat, mengingat eskalasi gejolak sosial sudah merembet ke kabupaten/kota lain di Pulau Lombok.

“Gejolak sosial yang terjadi sudah lintas kabupaten/kota. Kita ingin agar Pemprov NTB hadir untuk turut menjadi penengah dan mengambil peran menyiapkan solusi menyelesaikan permasalahan,” kata Anggota Komisi VIII DPR RI H Rachmat Hidayat, Jumat (7/1).

Tokoh kharismatik Bumi Gora ini mengatakan, merujuk pada UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat, memiliki tanggung jawab untuk mengatasi permasalahan yang eskalasinya sudah lintas kabupaten/kota.

“Momentum menyelesaikan permasalahan ini tak akan datang dua kali. Pemprov NTB harus segera turun tangan menangani. Bukan hanya di Lombok Timur. Sekarang eskalasinya sudah ke Lombok Tengah. Aksi-aksi unjuk rasa bahkan terjadi di Kota Mataram,” kata mantan Wakil Ketua DPRD NTB ini.

Menurutnya, penyelesaian yang komprehensif dan tuntas kata Rachmat, menjadi sebuah keharusan. Sehingga persoalan ini tidak menjadi semacam bara dalam sekam, yang justru bisa memicu insiden serupa di kemudian hari.

Mengingat eskalasi yang terjadi, Rachmat menekankan, menyerahkan penyelesaian persoalan sepenuhnya kepada Pemkab Lombok Timur semata adalah pilihan yang tidak bijak. Demikian halnya, menyerahkan sepenuhnya persoalan kepada aparat keamanan dalam hal ini Polda NTB juga tidaklah tepat.

Menurut Rachmat, gejolak sosial yang terjadi tidak bisa sepenuhnya dituntaskan dengan pendekatan keamanan belaka. Oleh karena itu, Pemprov NTB yang memiliki pranata dan perangkat penanganan permasalahan sosial yang lengkap, harus turun tangan.“Pemprov NTB harus berada di garda terdepan. Mengharapkan penyelesaian persoalan dengan pendekatan keamanan akan sama saja menghadap-hadapkan aparat kepolisian dan TNI dengan rakyat,” imbuhnya.