Jakarta, gatra.net - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan pengalokasian Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Dana PMN yang disuntikkan kepada proyek tersebut berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun ini. 

PMN diberikan kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang kini menjadi pimpinan konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada proyek KCJB guna memenuhi kebutuhan base equity setoran saham menyusul kerja sama proyek tersebut menerapkan skema business to business (BtB).

"Kita berikan kepada KAI untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung untuk kebutuhan base equity setoran saham sebesar Rp 4,3 triliun," kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja bersama Komisi XI, Senin (08/11). 

Menkeu menjelaskan pandemi Covid-19 turut berdampak pada kondisi keuangan KAI, sehingga pemerintah harus ikut turun tangan terkait pembiayaan.

“Tadinya business to business dimana BUMN, yang seharusnya memenuhi kewajiban karena PT Kereta Api mengalami pukulan dari situasi covid-19, jumlah penumpang merosot tajam, maka kemampuan BUMN untuk memenuhi ekuitas awal dari Kereta Cepat, tidak bisa terpenuhi, sehingga pemerintah memberikan PMN Rp4,3 triliun ke PT KAI dalam rangka memenuhi base ekuitas penyelesaian kereta api cepat Jakarta Bandung," ujar Menkeu.

Selain untuk proyek KCJB, KAI turut menerima PMN guna menyelesaikan proyek infrastruktur seperti Light Rail Transit (LRT) Jabodebek sebesar Rp2,6 triliun. Secara keseluruhan PT KAI akan mendapat PMN sebesar Rp6,9 triliun untuk tahun anggaran 2021-2022.