Glasgow, gatra.net – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, menyampaikan komitmen jangka panjang OJK dalam melaksanakan kebijakan Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance) untuk mendukung upaya dunia menuju program ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan.

"OJK memegang komitmen jangka panjang terhadap Sustainable Finance untuk memastikan kelancaran transisi menuju ekonomi rendah karbon. OJK terus mendukung komitmen Pemerintah Indonesia terhadap Perjanjian Paris serta langkah negara untuk mencapai tujuan Net Zero Emission," ujar Wimboh dalam kata Wimboh dalam bagian acara dari COP 26, Selasa (2/11).

Lebih lanjut, Wimboh menuturkan bahwa OJK telah memantau risiko terkait perubahan iklim serta krisis energi yang menambah tekanan pada ekonomi global. Tingginya biaya transisi ke ekonomi rendah karbon membawa tantangan dalam mempercepat implementasi pembiayaan berkelanjutan di negara berkembang. Risiko perubahan iklim tersebut harus diperlakukan sebagai prioritas tinggi dan perlu dikurangi dengan upaya kolaboratif seluruh pemangku kepentingan.

Wimboh menyampaikan komitmen OJK dalam mengakselerasi keuangan berkelanjutan telah diwujudkan dalam penerbitan Roadmap Keuangan Berkelanjutan pada 2015–2019 dan dilanjutkan pada tahap kedua pada 2020 hingga 2024.

Sasaran strategis Roadmap Keuangan Berkelanjutan meliputi terciptanya ekosistem yang mendukung percepatan keuangan berkelanjutan, peningkatan pasokan dan permintaan dana dan instrumen keuangan yang ramah lingkungan, serta penguatan pengawasan dan koordinasi dalam penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia.

Berdasarkan data terkini, nilai pembiayaan berkelanjutan di Indonesia telah mencapai US$55,9 miliar (Rp809,75 triliun), penerbitan green bond di pasar domestik tercatat US$35,12 juta (Rp500 miliar) atau 0,01% dari total outstanding bond.

Sementara itu, global sustainability bond yang diterbitkan oleh emiten Indonesia telah mencapai lebih dari US$2,22 miliar (Rp31,6 triliun), dan portofolio blended finance telah mendapatkan komitmen sebesar US$2,46 miliar (Rp35,6 triliun). Indeks SRI-Kehati ESG telah membuktikan ketangguhannya selama pandemi dan mengungguli Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

"Di sektor perbankan, total pinjaman terkait keuangan berkelanjutan tercatat sebesar US$55,9 miliar (Rp809,75 triliun). Hampir 50% bank di Indonesia yang mewakili 91% dari total aset pasar perbankan Indonesia menunjukkan komitmen yang meningkat dalam menerapkan keuangan berkelanjutan, yang diukur dari Laporan Keberlanjutan mereka," ujarnya.

OJK telah menyiapkan empat langkah strategis penerapan prinsip keuangan berkelanjutan, yakni penyelesaian penyusunan Taksonomi Hijau Indonesia yang akan diluncurkan awal tahun depan. Kemudian, pengembangan kerangka manajemen risiko untuk industri dan pedoman pengawasan berbasis risiko bagi pengawas dalam rangka penerapan risiko keuangan terkait iklim.

Ketiga, mengembangkan skema pembiayaan atau pendanaan proyek yang inovatif dan feasible terhadap keuangan berkelanjutan. Terakhir, meningkatkan awareness dan capacity building untuk seluruh pemangku kepentingan.

"Untuk mengakselerasi dan mengefektifkan penerapan prinsip keuangan berkelanjutan di sektor jasa keuangan, OJK telah membentuk Satuan Tugas Keuangan Berkelanjutan yang terdiri dari berbagai institusi keuangan, baik dari perbankan, pasar modal maupun IKNB," katanya.