Kendal, gatra.net - Kebijakan pemerintah mewajibkan para pengguna moda transportasi darat, laut maupun udara menggunakan tes polymerase chain reaction (PCR) mendapat reaksi keras dari Ormas Projo baik pusat ataupun di daerah. Kecaman atas komersialisasi harga PCR dan tudingan ada permainan mafia dibalik mahalnya harga PCR pun dilontarkan.

 

"Pengurus Ormas Projo baik dipusat maupun daerah menolak keras mafia PCR. Ormas Projo juga mengecam keras atas dugaan komersialisasi PCR dengan mempermainkan tarif diluar kewajaran," kata Sekretaris DPC Projo Kabupaten Kendal Jawa Tengah, Subagyo, Selasa (2/11).

 

Ia mensinyalir, PCR sebagai deteksi dini imunitas seseorang terhadap virus Covid-19,  banyak di salah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oknum-oknum yang bermain tersebut sengaja memanfaatkan situasi demi untuk mencari keuntungan pribadi. Subagyo menilai jika hal ini dibiarkan bisa menyengsarakan rakyat.

 

Ia mengaku heran dengan kebijakan pemerintah yang dianggapnya tidak masuk akal karena mensyaratkan tes wajib PCR bagi masyarakat saat melakukan perjalanan. Subagyo menilai bahwa syarat wajib tes PCR itu tidak masuk akal.

 

Dikatakan Subagyo, Gerakan Nasional Percepatan Vaksinasi Untuk Rakyat oleh Pemerintah bersama rakyat adalah upaya Pemerintah melalui kepemimpinan Jokowi sebagai upaya untuk memberikan Herd Immunity kepada masyarakat terhadap virus Covid.19, namun hal itu seolah dianggap tidak ada. 

 

"Harga dan urgensi tes PCR menunjukkan, adanya permainan mafia PCR, dimana harga tes PCR maksimal Rp 300 ribu yang baru saja diputuskan oleh Presiden Jokowi. Hal ini jelas menunjukkan adanya praktik permainan harga oleh mafia PCR. Pada awal pandemi harga Test PCR hingga mencapai Rp 4 juta, kemudian minggu lalu Rp 1 juta, ungkap Subagyo. 

 

Projo, lanjutnya, sebagai penyambung informasi dan setia digaris depan perjuangan rakyat, sangat mendukung langkah Presiden Jokowi yang sudah mengambil langkah dan memutuskan untuk menurunkan harga Test PCR dan diikuti tindakan tegas untuk menghapus kewajiban PCR bagi penumpang pesawat udara.

 

Kewajiban tes PCR menurutnya jelas menghambat program percepatan ekonomi dan membuat masyarakat ragu untuk melakukan perjalanan bisnis atau wisata sesuai prokes.

 

"Sekali lagi kami pengurus DPC Projo Kendal, sangat mendukung Pak Jokowi bersama rakyat akan melawan mafia PCR yang nyata-nyata menari-nari di atas penderitaan rakyat di tengah pandemi covid-19 sejak Maret 2020, tandasnya.

---