Jakarta, gatra.net – Solidaritas Masyarakat Sipil mendirikan Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi di depan ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. Kantor tersebut akan menerima aspirasi masyarakat terkait persoalan KPK.

Asfinawati dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dalam pernyataan tertulis pada Rabu (15/9), menyampaikan, pendirian kantor darurat ini sebagai kekecewaan terhadap kinerja KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Di kantor tersebut, masyarakat bisa menitipkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pembatalan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang menjadi dasar pemecatan 57 pegawai KPK. Selain itu, meminta Jokowi agar menepati janjinya dalam memberantas korupsi.

Mantan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, yang turut dalam aksi tersebut, mengatakan, KPK adalah harapan masyarakat agar Indonesia lebih benar, sejahtera dan bermartabat.

“Yang kita lakukan saat ini sejalan dengan revolusi mental Presiden Jokowi, poin paling atas dari revolusi mental adalah integritas, kita harus ingatkan itu lagi,” ujarnya.

Saut mengatakan, 57 orang pegawai KPK yang dipecat dengan dalih tidak lulus TWK, bukanlah pengemis, sehinga aksi ini merupakan bentuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Kuasa hukum ke-57 pegawai KPK yang dipecat, Saor Siagian, menyampaikan, para pegawai yang disingkirkan dari KPK adalah mereka yang tidak bisa diajak kompromi. Ketua KPK Firli Bahuri, kata dia, adalah orang yang bermasalah.

Bukan hanya Firli, lanjut Saor, Dewan Pengawas (Dewas) KPK juga telah menetapkan Lili Pintauli Siregar, sebagai pelanggar etik. “Para pelanggar etik inilah yang merancang TWK dan pemecatan para pegawai yang enggan diajak kompromi,” ujar Saor.

Masyarakat pendiri Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi ini akan berkantor setiap Selasa dan Jumat pukul 16.00-17.00 WIB. Seluruh masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya tentang pemberantasan korupsi dipersilakan mengunjungi kantor darurat ini.

Dalam aksi ini, seluruh peserta memakai pita merah di lengan kiri. Pita merah ini melambangkan keberanian untuk melawan pelemahan pemberantasan korupsi oleh para oligark.

Aksi ini juga didukung oleh BEM Seluruh Indonesia, Koalisi Bersihkan Indonesia, ICW, Amnesty Internasional, YLBHI, LBH Jakarta, SERBUK, KASBI, KPBI, LBH PP Muhammadiyah dan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi.