Jakarta, gatra.net – Ketua SETARA Institute, Hendardi, mengatakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menuntaskan pemantauan dan kajian atas pengaduan sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait proses alih status Aparatur Sipil Negara (ASN). Akan tetapi menurutnya, hasil kerja Komnas HAM bukanlah produk hukum pro justisia yang harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. 

"Merujuk pada dasar kewenangan yang dimiliki Komnas HAM, Pasal 79 dan Pasal 89 UU 39/1999 tentang HAM, memang menyebutkan Komnas HAM berwenang melakukan kerja pemantauan dan pengkajian," katanya melalui keterangan tertulis pada Rabu malam (18/8).

Menurutnya, sebagai sebuah rekomendasi, Komnas HAM dipersilakan untuk membawa produk kerjanya kepada pemerintah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Siapa pun boleh mengkaji dan memantau kinerja institusi negara. Tetapi jika pemantauan dan pengkajian itu dilakukan oleh lembaga negara, maka harus dilihat apakah itu domain kewenangannya atau sebatas partisipasi merespons aduan warga negara," ujarnya.

Hendardi mengatakan, tindakan institusi negara itu yang pertama harus dilihat adalah dasar kewenangannya. Jika tidak ada kewenangan, maka produk tersebut bisa dianggap tidak berdasar (baseless), membuang-buang waktu serta terjebak pada kasus-kasus yang mungkin popular tetapi bukan merupakan bagian mandat Komnas HAM.

Kemudian, ia juga mengatakan, di tengah keterbatasan prestasi Komnas HAM periode 2017–2022, Komnas HAM rajin mengambil peran sebagai 'hero' dalam kasus-kasus populer. Fakta pelanggaran HAM yang nyata dan bisa disidik dengan menggunakan UU 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, justru tidak dikerjakan Komnas HAM.

"Tak heran banyak pihak mempersoalkan kinerja Komnas HAM periode ini. Komnas HAM gigih menyusun tumpukan kertas sebagai hasil kerja lembaga negara ini, tetapi miskin terobosan," ujarnya.

Hendardi pun mengatakan, produksi standar norma terkait banyak hal yang dibuat Komnas HAM tidak memberikan efek perubahan pengarusutamaan HAM dalam tata kelola pemerintahan.

"Demikian juga produksi rekomendasi yang nyaris tidak memberikan dampak apa-apa pada upaya perlindungan Hak Asasi Manusia bagi kelompok rentan, terdiskriminasi, masyarakat adat, kelompok kepercayaan, dan lain sebagainya," katanya.

Hendari menyebut masyarakat perlu mendukung Komnas HAM guna merancang visi, strategi, dan kewenangan baru sehingga kehadiran lembaga ini bisa lebih berdampak bagi pemajuan dan perlindungan HAM.

"Dalam kasus pengaduan alih status ASN, produk kerja KPK yang berupa keputusan Tata Usaha Negara dan administrasi negara bisa saja dipersoalkan, misalnya melalui PTUN [Peradilan Tata Usaha Negara] untuk keputusan Tata Usaha Negara maupun judicial review ke Mahkamah Agung atas Peraturan KPK No. 1 Tahun 2021, jika dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dua isu ini jelas bukan domain kewenangan Komnas HAM," tandasnya.