Jakarta, gatra.net – Dalam pidatonya mengenai APBN untuk tahun anggaran 2022 Senin (16/8), Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar APBN tahun depan tersebut bersifat antisipatif, responsif, dan fleksibel terhadap ketidakpastian yang masih menghantui sebagai dampak pandemi Covid-19 yang memanjang.

“Sampai saat ini pandemi Covid-19 masih belum berakhir. Di tahun 2022 kita masih akan dihadapkan pada ketidakpastian yang tinggi. Kita juga harus bersiap menghadapi tantangan global lainnya, seperti ancaman perubahan iklim, peningkatan dinamika geopolitik, serta pemulihan ekonomi global yang tidak merata. Oleh karena itu, APBN tahun 2022 harus antisipatif, harus responsif, dan fleksibel merespons ketidakpastian. Namun, tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian,” ucapnya.

Baca Juga: Jokowi Kenakan Pakaian Adat Baduy di Sidang Tahunan MPR RI

Jokowi mengatakan bahwa APBN berperan sentral dalam melindungi keselamatan dan sekaligus menjadi motor pengungkit pemulihan ekonomi. Semenjak awal pandemi, ia menyebut bahwa pemerintah telah menggunakan APBN sebagai perangkat kontra siklus, pengatur keseimbangan rem dan gas, pengendali penyebaran Covid-19, pelindung masyarakat yang rentan, dan sekaligus pendorong kelangsungan dunia usaha.

“Strategi ini membuahkan hasil. Mesin pertumbuhan yang tertahan di awal pandemi sudah mulai bergerak. Di kuartal II kita mampu tumbuh 7,07% yoy dan tingkat inflasi yang terkendali di angka 1,52% yoy,” ujarnya.

Jokowi menilai bahwa pencapaian tersebut harus dijaga momentumnya. Ia ingin agar reformasi struktural diperkuat. Ia mencontohkan UU Cipta Kerja, lembaga investasi, dan sistem OSS berbasis risiko sebagai lompatan kemajuan yang dampaknya tidak hanya berefek pada peningkatan produktivitas, peningkatan daya saing investasi, dan peningkatan ekspor saja, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

“Dengan berpijak pada strategi tersebut, pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2022, yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Pemulihan sosial ekonomi akan terus dimantapkan sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelakasanaan reformasi struktural secara optimal,” ujar Jokowi.

Baca Juga: Bamsoet Buka Sidang Tahunan MPR RI dengan Pantun

Untuk mendukung strategi tersebut, Jokowi menyebut bahwa produktivitas harus ditingkatkan. Ia menilai bahwa produktivitas akan bisa meningkat apabila kualitas SDM membaik, diperkuat oleh konektivitas yang semakin merata, pembangunan infrastruktur yang dipercepat, termasuk infrastruktur digital, energi, dan pangan untuk mendorong industrialisasi, serta dukungan ekosistem hukum dan birokrasi yang kondusif bagi dunia usaha.

“Indonesia tidak hanya harus tumbuh, tetapi tumbuh dengan cepat dan berkelanjutan,” kata Jokowi.