Kendal, gatra.net - Minimnya fasilitas yang ada di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) menjadi sebuah permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Seperti pada sentra pengembangan UMKM di Kabupaten Kendal yang belum ada keterangan papan nama.

Kondisi memprihatinkan juga terlihat di halaman kantor yang masih berupa tanah sehingga menjadi becek ketika terjadi hujan. Selain itu, jaringan internet juga belum menjangkau untuk program digitalisasi UMKM.

Dwi Setyowati selaku pengelola PLUT menjelaskan dihadapan pimpinan dan anggota Komisi B saat menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke kantor PLUT, Selasa (3/8).

Dwi menyampaikan kurang memadainya sarana dan prasarana ditengarai menjadi persoalan yang perlu diperhatikan. "Minimnya sarana dan prasarana ini menjadi kendala dalam menunjang kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan kunjungan dan minat peserta UMKM," ujarnya.

Mendengar itu, Ketua Komisi B, Dian Alfat Muchammad mendorong pemerintah daerah memfokuskan anggaran untuk meningkatkan pelayanan publik. Terlebih, sesuai program bupati yang akan menjadikan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata, maka keberadaan UMKM perlu mendapatkan perhatian.

"PLUT sebagai fasilitas pelayanan publik, dalam hal ini untuk pendampingan dan pengembangan koperasi dan UMKM, harus dapat lebih mudah diakses. Sarana dan prasarana yang diperlukan harus didukung," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Komisi B juga meninjau terminal bahurekso yang direncanakan sebagai tempat relokasi pasar Weleri semi permanen. Pembangunan tempat relokasi yang dianggarkan sebesar Rp3,7 miliar ini sudah mencapai 96 persen, dan masih kurang pemasangan atap dan jaringan listriknya.

Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar, Alfebia Yulando, yang mendampingi komisi B, mengatakan sebanyak 2200 lapak disiapkan untuk menampung seluruh pedagang dari pasar Weleri. Ditargetkan, pembangunan sudah dapat diselesaikan bulan ini dan pada awal September mendatang sudah dapat ditempati para pedagang.

Sekretaris Komisi B, Sri Supriyati meminta agar perpindahan pedagang ke tempat relokasi ini tidak mengurangi PAD yang sudah ditargetkan.

“Pedagang akan menempati pasar relokasi ini bisa sampai dua tahun, boleh digratiskan tapi jangan sampai selamanya gratis," ucapnya.