Sleman, gatra.net - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat diperpanjang hingga akhir Juli.

"Dalam rapat kabinet terbatas yang saya ikuti dari Sukoharjo, Presiden sudah memutuskan PPKM Darurat diperpanjang sampai akhir Juli," kata Muhadjir kepada gatra.net saat berkunjung ke Universitas Gadjah Mada (UGM), Jumat (16/7).

Ia juga menyatakan Presiden Joko Widodo juga menyampaikan bahwa perpanjangan PPKM Darurat ini akan banyak risiko. Risiko ini termasuk keseimbangan untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan (prokes), standar-standar PPKM Darurat, serta pemberian bantuan sosial (bansos).

Pemerintah, kata Muhadjir, tidak mungkin menanggung semua pemenuhan bansos. Untuk itu, dibutuhkan gotong royong masyarakat, termasuk dari kalangan kampus guna membantu warga yang kekurangan akibat PPKM Darurat.

"Termasuk membantu masker. Yang di mana bagi masyarakat miskin masker masih merupakan barang mahal. Kita tidak bisa terus-menerus meminta kesadaran mereka tanpa ada upaya membantu," katanya.

Sebagai evaluasi 13 hari pelaksanaan PPKM Darurat, Muhadjir menyatakan, inti penanganan Covid-19 terletak pada kepatuhan masyarakat mematuhi prokes.

"Pokoknya apapun namanya PPKM Darurat maupun super darurat, selama masyarakat tidak mau kompromi atau menahan diri untuk tidak melanggar, maka pembatasan ini tidak akan berhasil," jelasnya.

Jadi, menurutnya, apapun langkah pemerintah akan mubazir kalau masyarakat tidak sadar bahwa prokes dan pembatasan mobilitas menjadi satu-satunya pilihan untuk mengendalikan Covid-19.

Presiden, kata Muhadjir, juga mewanti-wanti agar prokes ditegakkan. Pendekatan koersif memang penting, tetapi bukan segala-galanya.

Menurutnya, pendekatan natural dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat dinilai jauh lebih penting. "Paling tidak memakai masker karena tingkat ancaman Covid-19 semakin ganas," jelasnya.