Jakarta, gatra.net – Pemerintah telah meluncurkan program vaksin berbayar yang dinamakan gotong royong individu. Vaksin dapat dibeli mulai Senin besok (12/7). Sontak, keputusan tersebut mendapatkan beragam reaksi di tengah masyarakat, salah satunya DPR.

Anggota DPR Komisi IX Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Anas Thahir, mengatakan bahwa program vaksinasi gotong royong individu berbayar tidak pernah dibahas sebelumnya. Menurut Anas, pembahasan vaksin gotong royong hanya sebatas untuk perusahaan dan karyawannya tidak lagi dipungut biaya.

“Selama ini, kepada DPR pemerintah hanya bicara soal vaksin gratis dan vaksin gotong royong. Yang dimaksud vaksin gorong royong karena vaksin tersebut dibeli oleh para pengusaha, kemudian digratiskan untuk seluruh karyawannya,” ujar Anas dalam keterangannya, Minggu (11/7).

“Jadi Vaksin berbayar yang dijual bebas melalui Kimia Farma mulai 12 Juli 2021 kepada individu atau kepada setiap orang belum pernah dibahas dan disampaikan pemerintah bersama DPR,” sambung dia.

Anas mengatakan, surat Keputusan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/202 mengenai penetapan harga pembelian vaksin tidak tepat jika dijadikan dasar untuk program vaksin gotong royong mandiri. Anas menduga Keputusan Menteri Kesehatan tersebut hanya akal-akalan semata untuk dapat menjual vaksin.

Oleh karena itu, Anas mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kembali keputusan vaksin berbayar tersebut. Jangan sampai kebijakan tersebut malah semakin memberatkan masyarakat dan menjadi kontradiktif untuk mencapai herd immunity.

“Karenanya pelaksanaan vaksin berbayar harus ditinjau ulang,” ungkap Anas.