Jakarta, gatra.net – Anggota Komisi III DPR RI, Taufik Basari, mengungkapkan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) sudah tak lagi menjadi isu yang menarik bagi kalangan elit pemerintah.

“Semakin ke sini, artinya bukan baru terjadi, tetapi sudah beberapa tahun, beberapa rezim bahkan terjadi, dan semakin ke sini semakin menurun, yaitu soal bahwa HAM saat ini semakin tidak seksi [bagi elit pemerintah],” ujar Taufik Basari dalam forum virtual yang digelar pada Jumat (9/7).

“Yang saya maksud semakin tidak seksi itu tidak menjadi isu yang menarik di kalangan elit politik. Kalau media masih ada lah, sedikit ya, tetapi di kalangan elit penguasa itu dianggap bukan hal yang menarik untuk menjadi pembicaraan. Dan semakin ke sini semakin menurun tingkat ketertarikan orang [di kalangan elit pemerintah] berbicara tentang HAM,” ujarnya.

Taufik pun membeberkan beberapa penyebabnya. Yang pertama adalah masih adanya perdebatan soal universalisme dan partikularisme. “Ya, perspektif bahwa HAM itu partikular, ada cultural relativism dan sebagainya. Itu masih mewarnai perspektif para pembuat kebijakan di Indonesia,” ujar Taufik.

Selain itu, Taufik juga menyebut penyebab lainnya, yaitu masih kentalnya nasionalisme atau bahkan ultra-nasionalisme yang tertanam dalam diri para elit politik.

“Kemudian ada lagi masih kuatnya status quo, peninggalan Orde Baru yang masih ada di dalam lingkar kekuasaan, yang tidak ingin HAM menjadi bagian dari diskursus penyelenggaraan negara dan sebagainya. Itu fakta yang terjadi,” ucap Taufik.

Selain itu, Taufik juga menyoroti ketidakpahaman para elit politik mengenai perspektif HAM. Menurutnya, itu juga menjadi salah satu penyebabnya. Ia menilai bahwa belum ada perspektif HAM yang masuk ke dalam ide-ide di dalam kepala para penguasa dalam menjalankan amanah politisnya.

Taufik kemudian menjelaskan bahwa pada saat ini, isu yang paling hangat dalam perbincangan di kalangan elit penguasa adalah soal ekonomi, bukan HAM. “Ya, saya melihatnya ada nuansa economiy first. Jadi, ekonomi dahulu, lah. Ekonomi penting banget dan sebagainya yang akhirnya mengesampingkan isu-isu penting terkait dengan HAM,” kata Taufik.

Ketika ditanya apakah perspektif ekonomi tersebut juga menjadi indikasi dasar kebijakan pemerintah dalam menentukan langkah-langkah penanganan selama pandemi Covid-19, Taufik berasumsi bahwa itu mungkin saja terjadi. “Bisa jadi,” ujar pria yang akrab disapa Tobas ini kepada gatra.net.