Jakarta, gatra.net ‎– Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan, pemerintah akan mengintervensi cepat terkait layanan rumah sakit (RS). Pertama, pemerintah akan memastikan bahwa yang masuk RS adalah yang memang harus dirawat secara khusus, dengan gejala sedang, berat, atau kritis.

"Masyarakat tidak perlu panik. Jika tidak ada sesak napas, saturasi masih di atas 95 persen, dan tidak ada komorbid, lebih baik isolasi di rumah atau isolasi terpusat di Wisma Atlet," kata Budi dalam telekonferensi pers di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/7).

Menurut Budi, jika seseorang bergejala ringan masuk ke RS, justru berbahaya. Sebab, orang tersebut bisa terkena dampak yang lebih besar karena tingkat virus yang tinggi. "Kami juga akan mendisiplinkan bahwa orang yang sudah tidak menularkan lagi akan langsung dipulangkan," tambahnya.

Pemerintah juga akan mendorong suplai harian oksigen medis di Pulau Jawa sedikitnya mencapai 2.000 ton per hari dengan memprioritaskan transportasi dan armada. Juga memastikan konversi produksi oksigen industri ke oksigen medis. Ditambah pula jaminan kestabilan pasokan listrik.

Lebih lanjut, pemerintah akan menaruh orang di setiap RS untuk memastikan manajemen dijalankan dengan baik. Bila perlu, kata Menkes, dengan dukungan TNI dan Polri. "Kita akan monitor ketat ini," ucap Budi.

Pemerintah juga mendorong implementasi telemedicine di berbagai daerah yang memiliki tekanan tinggi, dan akan mengeluarkan aturan untuk itu. Nantinya, diharapkan, semua RS dan layanan kesehatan, bisa melakukan layanan secara telemedicine untuk orang yang isolasi mandiri, termasuk pemberian paket obatnya.

Budi melanjutkan, pemerintah telah melakukan penambahan kapasitas isolasi terpusat. Wisma Nagrak, Rusun Pasar Rumput, dan asrama haji, misalnya, sudah bisa digunakan sebagai fasilitas isolasi terpusat.

"Untuk daerah yang tinggi insidennya, kami menyiapkan isolasi terpusat yang besar. Di jakarta ada Nagrak dan Pasar Rumput yang kapasitasnya sama dengan Wisma Atlet," katanya.