Semarang, gatra.net – Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, mendorong keterlibatan lembaga keuangan dalam pendanaan Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS).

Tentunya dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku lembaga keuangan, misalnya term kredit sampai dengan batas tertentu, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

“Pola-pola kolaborasi dan gotong-royong seperti inilah yang harus kita lakukan untuk mewujudkan layanan 100% air minum kepada warga dapat terpenuhi,” kata Ganjar dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Biro Perekonomian Pemprov Jateng, Edy Susilo Bramantyo, pada webinar “Peran Lembaga Penjamin Dalam Pembiayaan KPSPAMS oleh Lembaga Keuangan untuk Peningkatan Air Minum dan Sanitasi di Perdesaan, Selasa (22/6).

Acara diselenggarakan water.org, bekerja sama dengan Direktorat Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dikuti 159 peserta dari berbagai kalangan.

Ganjar menambahkan, ketersediaan air minum sangat dibutuhkan oleh semua orang, baik dari aspek kuantitas, kualitas, kontinyuitas, dan keterjangkauan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sistem penyediaan air minum adalah kemampuan masyarakat masih rendah, sehingga tidak bisa ikut menangung biaya pembangunan sarana penyediaan air minum secara keseluruhan.

Pemerintah daerah juga belum mampu untuk melakukan pengembangan secara mandiri, serta tidak dapat hanya bergantung pada dana hibah.

“Saya menyambut baik kegiatan ini sebagai bagian dari upaya kita untuk mendorong keterlibatan lembaga keuangan dalam pendanaan KPSPAM agar bisa mengembangkan diri dan meningkatkan kapasitasnya, karena hambatan KPSPAM dalam mengakses kredit lembaga keuangan adalah tidak adanya fixed asset,“ ujar Ganjar.

Sementara itu, Direktur Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dr. Ir. Yudha Mediawan, menyatakan, pada 2024 diharapkan bisa tercapai 90% akses air minum layak dan 30% jaringan perpipaan.

Untuk mengejar akses air minum layak, terutama di perdesaan melalui pendekatan sistem penyediaan air minum (Spam) perdesaan, Pamsimas, serta Spam padat karya yang reguler.

“Pamsimas menjadi program unggulan untuk bisa mencapai 100% air minum layak. Saat ini sudah menjangkau 30 ribuan desa dan target akhir 2021 mengharapkan 32 ribu desa dengan akses air minum 21,6 juta jiwa serta sanitasi 16,5 juta jiwa,” kata Yudha.

Keberadaan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) tidak lepas dari KPSPAMS yang dibentuk, didirikan, dan dimufakati masyarakat.

“Saya apresiasi ini yang difasilitasi water.org, dengan pinjaman perbankan tanpa agunan yang bisa memberikan pinjaman sampai Rp50 juta kepada KPSPAMS. Jawa Tengah sebagai pioneer dan diikuti Jawa Timur dan Jawa Barat, ada juga NTT dan NTB. Saya berharap ke depan bukan hanya plafon Rp50 juta saja, tetapi kalau bisa dinaikkan nilainya,” kata dia.

Senior Program Manager water.org Indonesia, Rachmad Hidayad, menyatakan secara global sudah 30 tahun untuk memperkenalkan pembiayaan sektor air minum dan sanitasi melalui lembaga keuangan.

“Di Indonesia sejak 2014, kami memberikan dukungan technical assistant kepada lembaga keuangan, agar lembaga keuangan tertarik dan mau membiayai sektor air minum dan sanitasi, termasuk kepada KPSPMS,” ujarnya.

Direktur Utama PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jateng, M Nazir Siregar, menyampaikan bahwa MM sudah bekerja sama dengan water.org dan lembaga keuangan termasuk BPR BKK Jateng memberikan jaminan kepada 48 KPSPAMS.

"[Sebanyak] 11 lembaga keuangan yang sudah bekerja sama, total nominalnya sampai dengan 2021 sekitar Rp1,2 miliar. Diharapkan ke depan semakin meningkat,” ujarnya.