Mataram, gatra.net - Diduga melakukan pemalsuan laporan keuangan penggunaan dana hibah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Lombok Timur tahun 2020, serta pemalsuan tanda tangan, Ketua PKB Lombok Timur berinisial AL dilaporkan ke Polda NTB sejak Senin 31 Mei lalu.

Direktur Ditreskrimum Polda NTB Kombes Pol Hari Brata di Mataram, Sabtu (12/6) malam menjelaskan, pelapor berinisial HM dan kawan-kawannya menduga AL melakukan pemalsuan tanda tangan. Dugaan pemalsuan dilakukan dengan membuat daftar nominal uang transport dan pembinaan musyawarah DPC PKB resaffle pengurus DPC Kabupaten Lombok Timur.

“Daftar nominal uang transport dan pembinaan musyawarah DPC PKB tersebut diduga dubuat tanggal 21 Agustus 2020, 29 Oktober 2020, dan 28 November 2020. Pelapor tidak pernah tahu adanya daftar nominal tersebut, serta membubuhkan tanda tangannya,” jelas Hari Brata.

Menurut Hari, daftar nominal tersebut digunakan untuk melengkapi Laporan Pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik PKB Kabupaten Lombok Timur 2020 untuk diserahkan ke Bakesbangpoldagri Lombok Timur.

Menindaklanjuti laporan itu, Ditreskrimum Polda NTB telah menerbitkan SP. Lidik/145.a/VI/RES.1.9./2021/Ditreskrimun, tanggal 9 Juni 2021. Selanjutnya melakukan langkah-langkah penyelidikan. Diantaranya menyerahkan surat pemberitahuan hasil penyelidikan (SP2HP) kepada pelapor, tanggal 10 Juni 2021.

Menurut Hari Brata, penyidik juga sudah memeriksa sejumlah saksi pelapor, Kamis (10/6/2021). Antara lain berinisial HM, MR, dan SB.

Kecuali itu Polda NTB akan meminta keterangan klarifikasi kepada Ketua DPW PKB NTB Lalu Hardian Irfan, dan Makmun, selaku Sekretaris Wilayah DPW PKB NTB. “Kita rencanakan meminta keterangan dan klarifikasinya pada tanggal 16 dan 17 Juni 2021 mendatang,” tandas Hari.

Ketua DPC PKB Lombok Timur AL kepada sejumlah wartawan membantah tuduhan pemalsuan yang dilakukannya. Bahkan pihaknya belum tahu-menahu terkait materi laporan tersebut.“Saya belum tahu apa yang dilaporkan karena belum menerima panggilan. Saya tidak pernah palsukan tandatangan siapa pun. Nanti dijelaskan saat ada pemanggilan untuk klarifikasi,” ujarnya.