Jakarta, gatra.net – Wakil Ketua Umum atau Waketum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Anwar Abbas, mengungkapkan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinonaktifkan karena gagal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), merupakan orang-orang yang selama ini dikenal luas memiliki kredibilitas, reputasi yang baik di dalam menangani serta membongkar kasus-kasus korupsi di Tanah Air.

“Jadi mereka-mereka ini sebenarnya adalah orang yang telah secara nyata memperlihatkan dirinya lewat perbuatan dan tindakannya, bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai bangsa dan negaranya. Karena dia tidak mau bangsa dan negaranya dirusak dan dibusukkan oleh para koruptor, yang benar-benar telah merusak dan menggerogoti bangsa dan negaranya,” jelasnya, dilansir dari keterangan tertulis yang diterima gatra.net Senin, (31/5).

Anwar mengatakan, sebaiknya tim penguji dapat menyampaikan secara terbuka soal-soal TWK yang sudah mereka berikan kepada calon Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut. Agar warga Indonesia tidak bertanya-tanya dan tidak curiga bahwa Tes Wawasan Kebangsaan ini telah dijadikan sebagai alat serta dasar oleh pimpinan KPK untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak mereka sukai, dengan melabeli 75 orang yang tidak lolos tersebut dengan sikap intoleran dan radikalisme.

Selain itu menurutnya, sebagai ASN, mereka memang seharusnya bersikap intoleran terhadap sikap dan tindak korupsi yang dilakukan oleh para koruptor-koruptor tersebut. Kemudian, mereka juga memang harus bersikap keras serta radikal dalam menghadapi orang-orang yang telah merusak bangsa dan negaranya.

“Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita dalam hal ini adalah salah mereka apa? Negeri ini adalah negeri kita bersama. Pemerintah dalam hal ini KPK adalah orang yang diamanati oleh rakyat untuk bisa menjalankan tugasnya, melindungi serta mensejahterakan rakyat, serta menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi KPK dalam hal ini rasanya kok tidak bisa berbuat seperti itu, tapi malah sebaliknya?” tanya Anwar.

“Inilah sebuah tanda tanya besar yang membuncah di hati kita bersama yang harus bisa dijelaskan oleh pihak terkait dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, serta secara sejujur-jujurnya agar kita semua tahu dan faham duduk masalahnya serta tahu kesalahan-kesalahan yang telah terjadi di dalam penyelenggaraan tesnya,” imbuh Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah itu.