Yogyakarta, gatra.net - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Daerah Istimewa Yogyakarta mengaku sama sekali tidak tahu soal keberadaan pelaku terorisme di DIY. Kondisi ini membuat Komisi A DPRD DIY kecewa.

Hal itu terungkap saat rapat kerja Komisi A yang dipimpin ketuanya, Eko Suwanto, bersama Kesbangpol DIY, Selasa siang (6/4).

Saat ditanya mengenai keberadaan dan kemungkinan jumlah terduga teroris di DIY, Kepala Kesbangpol DIY Dewi Isnu Broto memberi jawaban tidak tahu dan bukan wewenang Kesbangpol.

Hal ini membuat anggota dewan kecewa dan menganggap Kesbangpol tidak pernah berkoordinasi dengan jajaran Forkompinda lain.

"Harapan rapat kali ini sebenarnya kami ingin mengetahui apa yang sudah dan yang akan dilakukan Kesbangpol terkait aksi penangkapan terduga teroris akhir pekan lalu yang fantastis," kata Sekretaris Komisi A DPRD DIY Retno Sudiyanti.

Jawaban itu, menurut Retno, membuktikan Kesbangpol sangat kurang dalam hal data yang kemungkinan karena kurang koordinasi. Dengan begitu, hasil rapat hari ini dianggap mentah.

Retno menegaskan, meski bukan wewenangnya, Kesbangpol mestinya memiliki data terkait keberadaan dan perkembangan terorisme di DIY. Sebab hal ini sangat penting dalam hal ketahanan negara.

"Kesbangpol seharusnya memiliki jaringan yang kuat terkait aspek politik dan hal-hal yang menyangkut ideologi dan kesatuan kebangsaan," kata Retno.

Karena hasil rapat mentah, Retno berjanji pihaknya sesegera mungkin untuk memanggil jajaran Forkompinda lain seperti TNI dan Polri untuk mengetahui perkembangan terorisme di DIY.

Soal penangkapan warga dan penggeledahaan kantor lembaga di DIY oleh Densus 88 akhir pekan lalu, Kepala Kesbangpol Dewi Isnu Broto menyangkal pihaknya kecolongan.

Pasalnya, kata dia, selama ini pihaknya tidak memiliki data mengenai terorisme baik dari sisi individu maupun kelembagaannya.

"Lembaga berbadan hukum di tempat kami tidak ada daftar. Karena tidak diberi tembusan terkait organisasi berbadan hukum. Sekarang kan daftarnya langsung ke pusat. Ke Kemendagri dan Kemenkumham," katanya.

Sekretaris Kesbangpol Ani Srimulyani menyatakan pihaknya sebenarnya telah mencegah munculnya radikalisme lewat berbagai program ketahanan ideologi negara.

"Sejak 2019 kami menghadirkan program 'Sinau Pancasila' dan tahun ini bergulir 'Sinau Bhinneka Tunggal Ika'. Semuanya dilaksanakan di tingkat kecamatan se-DIY," katanya.