Palembang, gatra.net – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terus berupaya mengurangi persoalan sengketa tanah dan lahan yang sering terjadi di tengah masyarakat. Salah satu langkahnya, menyusun strategi reforma agraria 2021.

Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel, Mawardi Yahya, mengatakan, permasalahan agraria selalu dialami masyarakat setiap tahunnya. Adanya rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria tahun ini akan memberikan solusi atas permasalahan tersebut.

“Dengan begini [rapat koordinasi] akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terhadap kepemilikan lahan mereka. Sehingga sengketa keagrarian tak terjadi lagi ke depannya,” ujar dia usai membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria 2021 di Palembang, Selasa (30/3).

Menurutnya, pada rapat tersebut juga memberikan strategi dalam penyelesaian berbagai persoalan terkait angraria di Bumi Sriwijaya dan menjadikan masyarakat lebih nyaman dan tenang dalam memaksimalkan lahan garapannya.

“Kita berharap adanya strategi penataan dan akses yang berkeadilan, serta berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Sumsel,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumsel, Pelopor, mengatakan, pihaknya terus menjalankan berbagai upaya dalam melaksanakan tugas di tempat masing-masing demi kesejahteraan masyarakat.

“Kita berupaya menyelesaikan permasalahan agrarian di berbagai kabupaten dan kota di Sumsel. Itu sebagai bukti tidak ada labelisasi terkait penyelesaian permasalahan agraria di Sumsel,” ujarnya.

Pihaknya pun menargetkan permasalahan agrarian yang terjadi di wilayahnya dapat terselesaikan, termasuk permasalahan lahan warga transmigrasi.

“Selain mendorong mendapatkan sertifikat, kita juga membantu agar lahan itu dapat dimanfaatkan dengan optimal dan berproduksi dengan maksimal,” katanya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sumsel, Lasma Ravita, melaporkan, dalam rapat tersebut melibatkan berbagai pihak terkait dengan tujuan untuk menigkatkan koordinasi data lahan di Sumsel.

“Data-data yang ada, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, NGO, dan pihak lainnya kita selaraskan. Ada 67 orang yang kita libatkan dalam kegiatan ini, mulai dari tim pelaksana harian gugus tugas serta pihak lainnya,” kata dia.