Bandung Barat, gatra.net- Mobil dinas berlogo ormas milik Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bandung Barat (KBB) digeledah tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/3). 

Penggeledahan hari kedua yang dilakukan tim penyidik KPK kali ini fokus di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di B kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB) 

Pantauan di lokasi, tim penyidik KPK mulai masuk ke kantor Dinas PUPR sekitar jam 09.00 WIB. Pada pukul 10.00 WIB, Kepala Dinas PUPR KBB Adang Rachmat Syafaat datang mengenakan mobil dinasnya dan langsung masuk ke kantor dinas PUPR.

Sekitar pukul 10.45 WIB, tim penyidik KPK keluar dari ruangan Dinas PUPR KBB. Tim penyidik didampingi oleh Adang Rachmat Syafaat menuju area parkir di depan Gedung B Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Tim penyidik kemudian memeriksa sebuah mobil dinas Kijang Innova berwarna hitam dengan plat D 1566 U. Di kaca belakang mobil dinas itu, menempel logo salah satu ormas.

Dari mobil dinas yang diperiksa itu, tim penyidik menyita sebuah dus handphone berwarna putih. Barang itu diduga menjadi salah satu bahan untuk dijadikan barang bukti pada kasus itu.

Belum diketahui secara pasti tujuan lembaga antirasuah tersebut melakukan penggeledahan di kantor Dinas PUPR KBB. Hingga pukul 16.00 WIB, tim penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan di dalam kantor Dinas PUPR.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna, di Ngamprah, Selasa (16/3). KPK memastikan akan melakukan pengumuman nama tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid 19 pada Dinas Sosial Pemda Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020, dalam waktu dekat. 

Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, saat ini KPK telah selesai melakukan penyelidikan dan mengantongi alat bukti yang cukup. 

"Benar saat ini KPK telah menaikkan ke tahap Penyidikan kasus dugaan TPK pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid 19  pada Dinas Sosial Pemda Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020," kata Ali dalam siaran persnya, Selasa (16/3).