Semarang, gatra.net - DPRD Jawa Tengah akan melakukan terobosan dengan menyisir sektor-sektor yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan asli derah (PAD).

Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah Bambang Haryanto menyatakan, selama ini memang kontribusi PAD paling besar masih dari sektor pajak daerah. “Kami akan melakukan langkah-langkah terobosan ke sektor lain yang bisa dikembangkan untuk dioptimalkan mendapatkan keuntungan,” katanya pada “Prime Topic” MNC Trijaya di Hotel Noormans Semarang, Jumat (12/3).

Kegiatan yang didukung Sekretariat DPRD Jateng itu mengangkat tema “PAD Jawa Tengah di Tengah Pandemi,” dengan narasumber selain Bambang Haryanto, adalah Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Jawa Tengah Johan Haryanto, dan Ketua Cemsed FEB UKSW Salatiga, Priyo Hadi Adi.

Lebih lanjut Bambang menyatakan, sektor yang akan dikembangkan yakni Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Jateng agar bisa memberikan deviden atau membagikan keuntungan dibandingkan masa-masa yang lalu.

Kemudian mengoptimalisasi aset-aset milik Pemerintah Provinisi Jateng yang selama ini masih dikelola jangan asal-asalan, supaya nantinya dikelolah secara profesional sehingga memberikan kontribusi pada pendapatan. “Jadi sekarang kita mulai berpikiran diversifikasi pengembangan tidak hanya bertumpu pada pajak daerah saja, tapi BUMD diberdayakan,” kata polisiti dari PDIP ini.

Untuk pengembangan BUMD akan ada kajian dan evalusi terhadap 13 BUMD Pemprov Jateng. Saat ini BUMD penyumbang terbesar Bank Jateng senilai Rp375 miliar, sedangkan BUMD lainnya di bawah Rp70 miliar.

Menurutnya, akan merevatilisasi BUMD untuk melihat bagaimana bisnis plant mereka, kemudian ada oportuniti atau peluang bisnis yang bisa dikembangkan. Tidak menutup kemungkinan berkolaborasi dengan swasta atau dengan organisasi perangkat daerah (OPD), misalnya Dinas Pemuda Olahraga, dan Pariwisata Jateng yang mengelola Hotel Kosambi di Semarang dikolaborasikan dengan BUMD bidang pariwisata, tentunya dengan manajemen berbeda. “Kita harapkan hal ini dapat menambah sisi keuntungan bagi BUMD,” ujarnya Bambang.

Sedangkan untuk optimalisasi aset-aset milik Pemerintah Provinsi Jateng, menurut Bambang, masih dilakukan inventarisasi oleh Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Saerah ( BPKAD ) Jateng guna memperolah data riil. “Nantinya dapat diketahui berapa aset yang produktif, tidak produktif, dan mangkrak. Langkah-langkah trobosan ini dilakukan untuk meningkatkan PAD,” katanya.

Sementara, Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Jawa Tengah Johan Haryanto menyatakan, dari lima sektor pajak yang menjadi kewenangan provinsi.

Pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi paling besar bagi PAD Jateng yakni sebesar 41%. Disusul pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 20%. “Lainnya dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok,” ujarnya. (ADV)