Surabaya, gatra.net - Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan segera menggelar upacara pelantikan  17 pasang calon kepala daerah terpilih pada Jumat (26/2). Termasuk calon wali dan wakil wali kota Surabaya terpilih Eri Cahyadi dan Armuji.

Mas Eri, sapaan akrabnya, mengaku tidak ada persiapan khusus saat menghadiri acara pelantikan besok. Perasaan tegang pun tidak ia rasakan. Mantan Kepala BAPPEKO Surabaya itu hanya beristirahat, menghindari kontak dengan orang, dan datang tepat waktu ke Gedung Negara Grahadi.

"Jadi, sesuai gladi bersih tadi, kita datang (ke Gedung Negara Grahadi) tepat waktu yang sudah ditetapkan. (Merasa tegang) ya nggak mas. Sudah biasa," kata Eri di Gedung Negara Grahadi, Kamis (25/2).

Tapi, tentu bukan tanpa persiapan sama sekali. Sejak awal, Eri bersyukur mendapat restu dari orang tua dan keluarga saat mencalonkan diri menjadi memimpin Surabaya. Restu keluarga besarnya kini terjawab.

Selain itu, Eri mengaku sudah mempersiapkan pakaian spesial untuk dipakai saat upacara pelantikan besok. Baju itu sudah disiapkannya sejak Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak gugatan yang dilayangkan calon wali dan wakil wali kota Surabaya Machfud Arifin dan Mujiaman.

"Kami sudah siapkan semuanya. Termasuk bajunya istri. Sejak putusan MK (disiapkan). Sudah selesai di-laundry juga. Jadi, siap dipakai. Yang njahit, ya tukang jahit. Namanya pak Misbah. Sudah langganan saya sejak jadi PNS," kata Eri sambil bercanda.

Namun, Eri memandang bahwa persiapan sebenarnya adalah bagaimana nanti dirinya dan Armuji mengelola Surabaya setelah dilantik. Yakni, pengelolaan Surabaya secara fisik dan masyarakatnya.

Eri mengaku akan tetap turun ke lapangan saat menjabat sebagai wali kota. Bukan sekedar meniru gaya mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Ia mengaku sudah jarang berdiam diri di kantor sejak berdinas sebagai pegawai di Dinas Cipta Karya hingga saat menjabat di BAPPEKO Surabaya.

Tinjauan langsung berbagai proyek pembangunan dan pengawasan di lapangan selalu dilakukannya. Menurutnya, dengan turun langsung ke lapangan, ia dapat melihat fakta kongkrit sehingga tidak salah mengambil keputusan.

"Waktu jadi PNS di Dinas Cipta Karya, saya nggak pernah di kantor. Nyemplung kali sampai nyemprot pedestrian. Itu yang harus saya lakukan untuk kepentingan masyarakat. Sehingga, kalau saya turun lapangan, saya bisa tahu kebutuhan warga yang sesungguhnya. Bukan karena tren pemimpin harus blususkan," tuturnya.

Kemudian, soal sinergitas kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ia berjanji akan mendukung apapun kebijakan yang turun dari pemerintah pusat. Visi misi dan program pemerintah pusat, juga akn menjadi dijalankan pemerintah daerah, katanya.