Jakarta, gatra.net - Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Agrbisnis, Pangan, dan Kehutanan, Franky O. Widjaja, mengatakan, krisis akibat pandemi Covid-19 merupakan momentum untuk menguatkan sektor pangan.

Franky dalam webinar bertajuk "Covid-19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi 2021" gelaran Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (MWA UI), Rabu (27/1), mengungkapkan, penguatan bisa dilakukan di antaranya dengan meningkatkan ekspor sekaligus berupaya mengurangi ketergantungan pada produk pangan impor.

"Pandemi Covid-19 ibarat dua sisi koin yang berbeda. Di satu sisi, hampir seluruh sektor industri mengalami pelambatan, namun pada sisi yang lain, sektor pertanian justru tumbuh di atas 2%" katanya.

Franky mengapresiasi langkah pemerintah yang sejak menyatakan terjadinya pandemi Covid-19, tetap mengizinkan sektor industri beraktivitas dengan pembatasan serta penerapan protokol kesehatan yang ketat, sehingga gerak perekonomian dapat tetap terjaga.

"Sektor pangan dan industri pengolahannya yang mempekerjakan lebih dari 55 juta orang dari keseluruhan 128 juta pekerja di negeri ini, mampu terus bertumbuh, berkontribusi terhadap perolehan GDP," ujarnya dalam keterangan pers.

Dalam webinar yang dibuka oleh Ketua MWA UI, Saleh Husin, ini hadir pemateri lainnya, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati; Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso; serta Rektor UI, Ari Kuncoro; Franky mengatakan bahwa revitalisasi masih bisa tetap dilakukan.

Adapun langkah revitalisasi yang dapat dilakukan, ujar Franky, adalah melalui pemberian pendampingan kepada para petani, memanfaatkan skema Inclusive Closed Loop yang selain mampu meningkatkan produksi komoditas pangan secara berkelanjutan, juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani, serta mengurangi pelepasan emisi.

"Bentuknya berupa pelatihan praktik pertanian terbaik, penyediaan akses pada bibit unggul dan pupuk, dukungan pendanaan, pendidikan literasi keuangan, dukungan teknologi tepat guna, berikut jaminan pembelian produk (offtaker) oleh perusahaan yang memberikan pendampingan tadi," ujarnya.

Menurutnya, langkah ini dapat membangun ekosistem sektor pangan berkelanjutan yang dapat dijadikan model bisnis oleh produk unggulan lainnya. "Dukungan kebijakan maupun insentif dari pemerintah berpotensi menghadirkan rantai pasok yang kokoh," ujarnya.

Kokohnya rantai pasok tersebut membuat akan melahirkan lebih banyak lagi food estate yang pengelolaannya mengandalkan peran koperasi, atau mengkorporasikan koperasi, yang ke depan dapat berkontribusi mewujudkan satu triliun dollar bagi ekonomi Indonesia.

Perusahaan yang bernaung di bawah KADIN menggandeng pemerintah, lembaga riset dan pendidikan, dan tentunya para petani, sejak 2010 berinisiatif menyelenggarakan Jakarta Food Security Summit (JFSS) setiap dua tahun.

Dalam gelaran terkini, November 2020 lalu, berhasil memberikan pendampingan bagi 1 juta petani, dan mendapatkan target baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna menjangkau 2 juta petani pada tahun 2023 mendatang.

Salain itu, dilatarbelakangi meningkatnya jumlah kemiskinan akibat pandemi, KADIN mengusulkan adanya Public-Private Partnership (PPP) bersama Pemerintah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.

"Kami telah telah mempelajari modul pengentasan kemiskinan yang berhasil diterapkan beberapa negara yang memiliki kesamaan demografi dengan Indonesia, seperti Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan," katanya.

Menurut Franky, dari sana, kalangan usaha akan membuat pusat pelatihan di Jakarta dan sekitarnya, berikut menghadirkan para pelatih dari negara tersebut (train the trainers).

Para gubernur dan bupati dapat menugaskan tenaga penyuluh untuk mempelajari modul tersebut, agar masing-masing dapat merancang pelatihan yang sesuai bagi daerah asalnya. Modul yang dirasa cocok, penerapannya dilakukan bekerja sama dengan perusahaan di sana, melalui implementasi program dalam radius 3 (tiga) kilometer dari wilayah operasinya.

Menurut Franky, perusahaan yang terlibat juga mendedikasikan hingga 2% dari keuntungan mereka guna mendukung program ini. Sementara itu, pemerintah memberikan relaksasi melalui insentif perpajakan bagi perusahaan tersebut, yang alokasinya diaudit secara terbuka.

Riset IMF, McKinsey & PwC menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia bisa menduduki peringkat ke-7 dunia tahun 2030. Franky mencontohkan PPP pada sektor agribisnis, pangan dan industri pengolahannya yang mampu membina 1 juta petani di tahun 2020, sehingga pada masa pandemi berhasil meningkatkan produktivitas, dan ke depan sangat berpotensi berkontribusi US$ 1 triliun.

Selain sektor agribisnis, pangan dan pengolahannya, sektor lain yang diharapkan segera bangkit dan masing-masing berkontribusi hingga US$ 1 trilliun adalah industri pariwisata dan ekonomi kreatif, industri mineral dan produk turunannya, industri minyak dan gas bumi serta energi baru terbarukan dan konversi energi.

Kemudian, industri jasa keuangan dan asuransi, industri jasa kesehatan dan farmasi, berikut industri teknologi informasi, komunikasi, dan digitalisasi.

"Kami mengharapkan semua yang hadir berkenan mengkaji masukan ini lebih mendalam agar pemulihan ekonomi Indonesia dapat lebih cepat terlaksana," ucap Franky.