Jakarta, gatra.net - Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Mohammad Rudy Salahuddin mengakui, pemerintah tidak memiliki data pasti tentang jumlah UMKM yang ada di Indonesia.

"Kita punya 64 juta para pelaku UMKM, itu kan sebenarnya data survei atau data dari sensus ekonomi, yang mana kita tidak pernah mempunyai data by name by address terhadap para pelaku usaha tersebut," katanya dalam diskusi virtual melalui aplikasi Zoom Meeting, Kamis (21/1).

Akibatnya, di awal masa pandemi Covid-19 pada April 2020 lalu, pemerintah kesulitan untuk memberikan bantuan sosial kepada para pelaku UMKM. Lantaran, berdasarkan hasil riset United Nations Development Programme (UNDP), sebanyak 50% UMKM masih termasuk dalam sektor informal atau belum terdaftar.

"Sedangkan yang non formal ini yang jauh lebih besar dan harus kita bina juga. Ini yang menjadi PR kita bersama, bagaimana nanti kita mendorong ini supaya tepat sasaran, tidak duplikasi dengan bansos-bansos lain," ujar Rudy.

Oleh karena itu, saat ini pemerintah terus berupaya memperbaiki perbendaharaan data UMKM melalui berbagai program. Salah satunya, melalui program Bantuan Presiden Produktif yang diberikan kepada para pelaku UMKM.

"Dengan adanya banpres produktif kemarin, kita berharap itu juga bisa menjadi pengumpulan data UMKM kita. Sehingga nantinya pembinaan terhadap UMKM ini bisa kita lakukan. Kalau kita tidak mempunyai datanya, kita tidak bisa melakukan pembinaan yang tepat terhadap UMKM tersebut," ungkapnya.

Menurut Rudy, pemberian bansos serta pembinaan terhadap UMKM tidak bisa serta-merta diberikan begitu saja. Lantaran, UMKM terbagi menjadi dua jenis yakni pelaku usaha yang benar-benar sebagai produsen dan pelaku usaha yang hanya sebagai penjual saja.

"Selama ini kita tidak pernah bisa membedakan bagaimana kita membina UMKM, yang mana yang makers, mana yang traders. Karena kita tidak punya datanya, akhirnya kita generalisir saja pembinaannya. Padahal ada dari mereka yang hanya berjualan, ada juga yang memang betul-betul memproduksi barang dan lain sebagainya, yang mana ini pembinaannya sangat berbeda," ucapnya.