Yogyakarta, gatra.net – Pelaku industri pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta berharap pemerintah memberi program relaksasi untuk pembiayaan sektor wisata supaya mereka dapat bertahan di masa pandemi. Kabar penerapan PSBB disebut berdampak pada pemesanan kamar hotel.

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY Bobby Ardyanto Setyo Ajie mengatakan saat ini sektor wisata menghadapi situasi sangat sulit karena harus menimbang aspek kesehatan dan ekonomi yang sama-sama darurat.

“Pada Januari, Februari, dan Maret memang masih dalam kondisi belum jelas semuanya. Dari reservasi maupun potensial bisnis belum terlihat sama sekali,” kata Bobby dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (8/1).

Menurut Bobby, pelaku industri pariwisata sangat terbantu oleh pemberian relaksasi pembiayaan dari perbankan dan perusahaan pembiayaan keuangan pada awal masa pandemi Covid-19.

Namun saat ini masa kebijakan relaksasi itu sudah usai. “Kondisi bisnis yang belum jelas saat ini saya yakin sangat berat bagi teman-teman industri pariwisata. Satu tahun dalam kondisi seperti ini memang sangat berat. Mohon ada kebijakan memberikan satu supporting agar teman-teman tetap bisa bertahan,” katanya.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) DIY Deddy Pranowo mengatakan kabar penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) bulan ini berdampak pada hotel-hotel di DIY.

“Wisatawan yang telah reservasi atau sudah mau datang ke Yogyakarta sudah membatalkan. Karena mereka takut di daerahnya sendiri bisa keluar apa tidak, di Yogyakarta bisa diterima apa tidak,” katanya.

Menurut Deddy, PHRI dalam kondisi berat menjalankan bisnis. “Sepuluh bulan lamanya kita mengalami hal ini dan tidak hanya sekadar bertahan tapi juga mengeluarkan cost yang cukup tinggi. Oleh karena itu, kami memohon kepada pemerintah agar memperhatikan hal ini,” katanya.

Deddy mengatakan reservasi dan kunjungan ke hotel dan restoran di DIY pada 11 - 25 Januari belum terdata. “Inilah yang memukul kami, maka relaksasi yang kami butuhkan dari pemerintah agar bisa survive atau bertahan. Karena ini sangat memukul kami,” katanya.

Kepala Dinas Pariwisata DIY Singgih Raharjo mengatakan sampai saat ini belum ada rencana memberikan relaksasi pembiayaan kepada pelaku industri pariwisata. Namun ia yakin pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan atau Kementerian Pariwisata akan berupaya membuat skemanya.

“Saya yakin karena pandemi masih ada, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan atau Kementerian Pariwisata akan membuat skema-skema untuk menyelematkan industri pariwisata,” ucapnya.