Solo, gatra.net – Kebijakan pemerintah menerapkan pembatasan pergerakan di Jawa-Bali baru saja diumumkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Rabu (6/1). Kebijakan ini disetujui oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Solo.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo Ahyani, Rabu (6/1). Dia setuju dengan pembatasan yang dijadwalkan pemerintah. Dengan adanya rencana itu, Pemkot Solo bisa lebih mengoptimalkan pemantauan.

"Saya malah setuju (pembatasan pergerakan-red),” kata Ahyani.

Apalagi saat ini orang-orang sudah abai karena banyak yang menggelar hajatan yang melebihi kapasitas. Untuk itu Pemkot Solo akan memperketat lagi pembatasan operasionalnya.

Untuk teknisnya, Pemkot Solo akan menunggu detail teknisnya seperti apa. Penerapan kebijakan ini rencananya akan dimulai pada Senin (11/1) mendatang.

Sehingga ada waktu bagi Pemkot Solo untuk mengoreksi Surat Edaran (SE) yang mengatur terkait teknis penanganan covid-19 di kota Solo.

"Kalau dari pusat sudah ada detailnya, SE bisa kita dahului,” ucapnya.

Terkait poin pembatasannya, Pemkot Solo akan melihat detail kebijakan dari pusat. Khususnya poin apa saja yang harus menjadi fokus pembatasan.

"Kami memang pernah merakorkan hal-hal yang menjadi penyebab utama penularan, baik dari sisi kerumunan yang mana, dari sisi kegiatan apa saja,” ucapnya.

Sementara itu Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo akan segera melakukan koordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait pembatasan ini. Menurutnya keputusan pemerintah pusat yang menetapkan pembatasan pergerakan di Jawa-Bali ini pastinya penuh dengan pertimbangan.

"Soalnya mbledose tenanan (meledak beneran). Saya mesti koordinasi dulu karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” ucapnya.

Terkait adanya pembatasan pergerakan ini menurutnya akan sangat ketat. Tentunya pembatasan akan melibatkan TNI, Polri, Satpol PP, Pengadilan dan beberapa instansi lainnya. ”Jadi juga harus diatur regulasinya sidang nanti seperti apa,” katanya.

Namun berkaca dari penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada bulan Maret lalu, semua berlangsung cepat. ”Kan dulu langsung srett. Kalau ini kita koordinasi dulu, sebab kalau PSBB kan semakin ketat banget,” ujar Rudy.