Jakarta, gatra.net - Menjelang libur Natal dan tahun baru 2021, pemerintah pusat meminta kepala daerah memperketat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Padahal, pemerintah pusat sebelumnya justru meminta agar kebijakan tersebut dilonggarkan.

Menurut Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus seimbang memainkan rem darurat untuk mencegah dampak pandemi Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan.

"Kita harus seimbang memainkan rem dan gas, kapan kita rem, seberapa dalam, dan mitigasi dampaknya seperti apa," ungkapnya dalam diskusi virtual bertema Kebijakan Pemerintah Selama Pandemi, Sabtu (19/12).

Donny menuturkan, pemerintah harus tepat mengambil kebijakan kapan kebijakan PSBB harus dilonggarkan dan diperketat. "Nah di akhir tahun ini kita injak rem karena melihat angka kasus harian yang cukup mengkhawatirkan," ujarnya.

Seperti diketahui, Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), Luhut Binsar Pandjaitan, memerintahkan kepala daerah untuk mengendalikan aktivitas masyarakat. 

Luhut menyampaikan instruksi pada Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, dan Bali secara virtual di Kantor Maritim pada 14 Desember lalu.

"Pemerintah daerah saya minta juga mengetatkan pembatasan sosial berdasarkan konteks urban dan suburban atau rural," ujarnya.

Kemudian, dia juga meminta agar kegiatan yang berpotensi mengumpulkan banyak orang seperti hajatan maupun acara keagamaan dibatasi atau dilarang.

Menko Luhut pun mengusulkan agar kegiatan dapat dilakukan secara daring. Tidak hanya itu, Luhut juga memerintahkan kepada TNI dan Polri untuk memperkuat operasi perubahan perilaku.

"Ini akan didahului dengan apel akbar TNI atau POLRI yang dipimpin oleh Presiden sebagai bentuk penguatan komitmen," katanya, tegas.