Jakarta, gatra.net - Ahli Kelautan Gorontalo, Aryanto Husain mendukung upaya pemerintah menindaklanjuti hasil High Level Panel Sustainable Ocean Economy (HLP SOE). Indonesia perlu lebih meningkatkan perlindungan efektif terhadap sumber daya kelautan dalam konteks pembangunan bekelanjutan.

“Narasi Presiden Jokowi yang disampaikan dalam HLP SOE perlu tindaklanjut di dalam negeri berupa rencana aksi yang implementatif,” ucapnya dalam Forum Diskusi Pakar Kelautan yang digelar Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) secara virtual, Rabu (16/12).

Forum Diskusi Pakar Kelautan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Nusantara untuk mengenang Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Menurut Ketua Umum ISKINDO, Muh Zulficar Mochtar, forum ini bertujuan untuk menyerap masukan pakar dan membahas status, tantangan, peluang dan rekomendasi terkait masalah kelautan nasional.

“Diskusi ini melibatkan 20 orang pakar kelautan dari berbagai macam latar belakang keahlian,” kata Zulficar dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Kamis (17/12).

Ia menjelaskan, diskusi ini menghasilkan 16 poin rekomendasi strategis yang akan disampaikan pada Presiden dan lembaga terkait. Diharapkan, rekomendasi ini nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan rencana pembangunan kelautan nasional.

“Antara lain tentang logistik dan transportasi laut, antisipasi kebencanaan, konflik di Laut Cina Selatan, wisata bahari berkelanjutan, pengembangan budidaya kelautan sebagai alternatif pembangunan ekonomi, dan pendapatan negara,” jelasnya.

Dewan Pakar ISKINDO sekaligus Rektor Universitas Haluoleo, Muhammad Zamrun juga mengusulkan pemerintah untuk membuat kebijakan yang mendukung pemanfaatan energi alternatif seperti arus laut, gelombang, dan angin. Pasalnya, Indonesia memiliki garis pantai yang cukup panjang dan enegri alternatif potensial yang banyak.

“Jadi sebelum kita beralih memanfaatkan energi nuklir, saya rasa bisa memanfaatkan dulu energi potensial yang ada,” ucapnya.

Pakar Ekonomi Kelautan yang juga ketua Bidang Litbang dan Pengkajian ISKINDO, Suhana menyebut perikanan merupakan salah satu sektor yang rentan akibat krisis pandemi Covid-19. Sehingga, pemerintah harus segera mengatasi pertumbuhan ekonomi perikanan yang anjlok hingga ke angka minus.

“Walaupun ekspor perikanan naik secara total, tapi liat secara rinci beberapa wilayah drop karena tidak ada aktvitas ekspor. Yang naik tinggi hanya Jawa Timur dan DKI Jakarta,” ujarnya.

Suhana menambahkan, perlu adanya upaya meningkatkan ekspor dan pentingnya pengendalian impor. Menurutnya, ekspor langsung dari Sulawesi Utara merupakan upaya yang bagus dan perlu dibuka pintu ekspor lain yang potensial.