Jakarta, gatra.net - Direktur Koalisi Masyarakat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR), Sugiyanto, menilai bahwa sikap F-PSI DPRD DKI Jakarta menolak usulan kenaikan dalam RAPBD 2021 pada Rancangan Kerja Tahunan (RKT) Dewan sebesar Rp888,6 miliar merupakan langkah tepat.

"Penolakan PSI sudah benar dan mendapat respons positif serta dukungan dari masyarakat DKI Jakarta. Oleh karenanya, Gubenur Anies Bawesdan harus memperhatikan usulan PSI," katanya di Jakarta, Rabu (16/12).

Menurutnya, sikap tersebut sangat tepat dan anggota dewan seharusnya bisa menahan diri untuk mengusulkan anggaran dalam RKT. Usulan kenaikan ini menunjukkan tak ada sense of crisis dan rasa keprihatinan dewan terhadap dampak Covid-19 yang tengah dialami masyarakat DKI Jakarta.

"Dalam rumus politik maka sah-sah saja PSI menolak kenaikan RTK DRPD DKI Jakarta Rp888,6 miliar di tahun 2021," katanya.

Menurutnya, penolak kenaikan RTK tersebut tepat karena anggaran sebesar itu dirasakan mencederai rasa keadilan masyarakat yang sedang mengalami kesulitan dan kesusahan akibat terdampak wabah Covid-19.

Menurutnya, Anies harus menghentikan proses penerbitan Peraturan Daerah (Perda) APBD tahun anggaran 2021. Sebagai gantinya, Anies dapat menerbitkan Peraturan Gubenur (Pergub) APBD tahun anggaran 2021.

Menurutnya, dengan menerbitkan Pergub APBD tahun anggaran 2021, maka Anies akan leluasa menyusun ulang APBD 2021 sesuai kebutuhan Pemprov DKI Jakarta, termasuk mengembalikan besaran anggaran RKT DPRD DKI Jakarta sama seperti pada tahun 2020.

Di samping itu, ujar dia, melanjutakan penyusunan Raperda APBD 2021 juga sudah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan karena sampai batas waktu 30 November 2020, Anies dan DPRD DKI Jakarta belum tercapai kesepakatan tentang pesetujuan bersama tentang Rancangan Perda APBD tahun anggaran 2021.

"Mereka baru menyepakati persetuan bersama tersebut pada tanggal 7 Desember 2020. Berdasarkan Ketentuan Peraturan perundang-undangan maka Anies harus mempersipkan Pergub APBD tahun anggaran 2021," katanya.

Sebelumnya, sejumlah ?fraksi melakukan aksi walkout ketika PSI mendapatkan giliran menyampaikan pandangan umumnya dalam rapat Raperda tentang perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2015 di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (14/12). Aksi walkout diduga sebagai respons atas sikap PSI menolak kenaikan RKT dan Gaji DPRD DKI Jakarta.