Jakarta, gatra.net - Ari Nurcahya dari PARA Syndicate meminta lembaga penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait duaan suap bantuan sosial (Bansos), untuk meningkatkan pengawasan demi mencegah hingga menindak potensi terjadinya politik uang terkait Pilkada 2020.

"Saya berharap, KPK dan pegiat antikorupsi mengawasi bagaimana praktik bansos, apapun bentuknya," kata Ari dalam diskusi secara daring bertajuk "Masa (Tidak) Tenang dan Potensi Pelanggaran" gelaran Koalisi Masyarakat Sipil, Minggu (6/12).

Menurutnya, penegak hukum harus mengawasi jalannya berbagai tahapan Pilkada 2020, termasuk di masa tenang hingga pencoblosan pada 9 Desember, karena banyak potensi terjadi politik uang (money politics), khususnya terkait petahana (incumbent).

"Itu banyak bentuk money politics yang bisa digerakkan selama masa tenang ini. Ini terutama bagi incumbent yang maju," ujarnya.

Ari menyampaikan, masa tenang jelang hari H pelaksanaan Pilkada serentak 2020, ini menjadi masa yang tidak tenang karena selain potensi politik uang dengan berbagai modus, juga ada hal lain, yakni soal netralitas ASN. "Apakah ASN itu bisa dijaga kenetralannya? Faktor netralitas ASN ini perlu menjadi catatan kita," katanya.

Selain soal dua persoalan di atas, kasus Covid-19 juga menjadi masalah, karena angka positif melonjak drastis jelang penyelenggaraan Pilkada. Menurutnya, naiknya kasus positif yang kini menyentuh 8 ribu kasus per hari juga sangat mengkawatirkan. Pasalnya, Pilkada ini menimbulkan klaster baru atau sebaliknya.

Soal tingginya kasus positif Covid-19, Ari menyampaikan, belum diketahui pasti apakanb andil dari sejumlah pelanggaran tahapan pilkada karena masih banyak paslon yang melanggar prokes, atau karena dampak liburan panjang, atau kedua-duanya, atau dampak kerumunan kelompok tertentu.

"Belum ada temuan atau korelasi apakah peningkatan kasus hari ini karena tahapan pilkada, ataukah itu karena liburan, atau kerumunan-kerumunan kelompok tertentu," ujarnya.

Ia mengharapkan semua pihak yang terlibat dalam Pilkada 2020, mulai dari masyarakat, penyelenggara, dan pihak terkait lainnya benar-benar menerapkan prokes agar tidak terjadi klaster Pilkada. "Kita berharap betul pilkada bisa dijaga ?dengan aman," ujarnya.

Sedangkan untuk tingkat partisipasi publik menggunakan haknya yang ditarget minimal 70%, Ari mengaku tidak bisa memprediksi. "Saya masih tanda tanya besar, apakah partispasi publik 70% itu bisa terlaksana dalam kondisi di tengah pandmi dengan kasus tertinggi dibandingkan sebelumnya."