Home Politik Koordinator Cakada NasDem Tantang Hitung-hitungan

Koordinator Cakada NasDem Tantang Hitung-hitungan

Sibolga, gatra.net- Bakhtiar Ahmad Sibarani selaku Koordinator Pemenangan Calon Kepala Daerah (Cakada) NasDem untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sibolga, Medan dan Tapanuli Selatan (Tapsel), mengingatkan seluruh Pejabat Negara dan Aparatur Sipil, Negara (ASN) di Pemerintahan Kota (Pemkot) Sibolga, Sumatera Utara (Sumut), agar tidak terlibat politik praktis di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sibolga 2020.

Peringatan bernada keras itu disampaikan Bakhtiar sekaitan isu mengenai adanya dugaan intervensi Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk terhadap pejabat dan ASN Pemkot Sibolga ditambah beredarnya video visual orasi politik diduga Ketua Tim Kampanye Paslon terkait yang membawa nama-nama Wali Kota dan ASN Pemkot Sibolga untuk pemenangan Paslon tertentu saat kampanye. Isu dan beredarnya video tersebut membuat Bakhtiar terlihat tidak senang.

"Kami tidak masalah Pak Syarfi mendukung calon lain, tapi jangan gunakan alat pemerintahan. Saya juga Bupati, pribadi saya yang main, partai yang main," kata Bakhtiar saat memberikan keterangan pers bersama Sekretaris DPW NasDem Sumut, Syarwani bersama beberapa orang anggota DPRD Sibolga dari NasDem dan Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sibolga, Jamaluddin Pohan-Pantas Maruba Lumban Tobing (Jamal-Pantas/JP) di Center Tim Kampanye dan Pemenangan JP di Jalan R Suprapto Sibolga, Sabtu (5/12).

Ia aku Bakhtiar, secara pribadi menghormati Wali Kota Sibolga, Syarfi Hutauruk, sebagai senior. Begitu juga ia menghormati hak politik Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk untuk mendukung paslon tertentu. Bahkan ia juga pribadi tidak mempermasalahkan bilamana Wali Kota, Syarfi Hutauruk terang-terangan bermain atas nama pribadi untuk memenangkan paslon tertentu. Asal jangan mengintervensi dan mengerahkan/memanfaatkan alat pemerintahan. Begitu juga jangan sampai mengintervensi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan program sejenis lainnya.

"Kalau Pak Syarfi berani terang-terangan, silahkan. Tapi jangan kerahkan struktur pemerintahan dan ganggu partai kami. Karena kami akan hitung-hitungan dan tak hitung satu pun kalau mau main-main sama kami. Dalam berpolitik kami memang tidak sepintar yang dibayangkan, tapi tak sebodoh juga yang dipikirkan. Ingat saya sampaikan! Pertandingan ini sampai 9 Desember, tapi catatan hidup sampai seumur hidup akan kami ingat," tegas Bakhtiar.

Bakhtiar yang juga menjabat sebagai Ketua DPD NasDem Tapanuli Tengah (Tapteng) ini juga mengakui kalau dirinya juga menghormati hak politik Delmeria Sikumbang, selaku Ketua NasDem Sibolga, jika mau mendukung Paslon lain selain Paslon Jamal-Pantas (JP) yang diusung langsung oleh NasDem. Sebab yang menilai siapa yang pantas untuk dipilih adalah rakyat.

"Tapi jangan zalimi kami, dan jangan nodai partai kami serta jangan coba-coba ganggu partai kami. Kami akan hitung-hitungan. Kami bukan anak kemarin sore dalam kehidupan ini. Kami tidak akan melakukan kecurangan apapun dalam pertandingan. Tapi insyallah, bersama rakyat Sibolga 9 Desember, kita akan berkumpul mengucapkan syukur atas kemenangan Jamal-Pantas. Saya akan main total dalam pertandingan ini," tegas Bakhtiar.

Sebelumnya, Sekretaris DPW NasDem Sumut, Syarwani, dalam keterangan pers tersebut mengkritisi isu benar tidaknya kabar dugaan pemanfaatan aparatur pemerintahan oleh lawan politik Pasangan Jamal-Pantas di Pilkada Sibolga. Sebab hal itu juga salah satu yang melatar belakangi Syarwani bersama tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta Satuan Tugas (Satgas) DPW NasDem Sumut turun langsung ke Kota Sibolga.

Menurut Syarwani, pemanfaatan aparatur pemerintah tidak dibenarkan dan harus netral (Tidak berpihak kepada satu pun Paslon) di Pilkada. Jika tidak, aparatur pemerintah tersebut bisa terkena aturan perundang-undangan yang berlaku. "Kami bawa Tim Satgas untuk memantau kecurangan-kecurangan Pilkada Sibolga," ucapnya.

Tudingan NasDem ini mendapat bantahan keras dari Kepala Dinas (Kadis) Sosial, Kota Sibolga, Bustanul Arifin. Dinsos bersama Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) membantah bahwa pihaknya mengarahkan kepada salah satu Paslon di Pilkada Sibolga. "Itu tidak benar. Kami tidak pernah menerima arahan apapun dari pimpinan agar kami mendukung salah satu calon (Paslon)," ungkap Bustanul, dalam keterangan persnya kepada wartawan, Rabu (1/12).
409

KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR