Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap mengagendakan debat kandidat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Sebuah agenda yang memakan dana tak sedikit. Satu sisi, pandemi masih meliputi negeri. Asas manfaat harus dikedepankan.

KPU Wonogiri menggelar debat terbuka Pilkada 2020 pada Kamis (26/11). Debat yang hanya digelar satu kali tersebut, KPU menggandeng sebuah stasiun televisi untuk menyiarkan acara.

Dalam debat publik ini, KPU Wonogiri menganggarkan dana hingga ratusan juta, yakni senilai Rp400- Rp500 juta. Materi debat mencakup seluruh permasalahan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU No. 13/2020 tentang Pilkada dalam Kondisi Bencana Non-alam Covid-19. Seperti terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat, upaya memajukan daerah, dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Selain itu tentang penyelesaian persoalan daerah, penyelarasan antara pembangunan daerah, provinsi, dan nasional, dan memperkokoh NKRI. Materi ditambah dengan ihwal penanganan wabah Covid-19 jika pasangan calon terpilih menjadi kepala daerah.

Ketua KPU Wonogiri, Toto Sih Setyo Adi mengatakan, alasan debat digelar satu kali ini agar efisien. Oleh karena itu, KPU akan menyajikan materi yang mencakup semua permasalahan yang diatur dalam PKPU.

"Kalau dipersempit lagi, materi yang akan diperdebatkan seperti soal peningkatan sumber daya manusia, teknologi informasi, investasi, ekonomi kerakyatan, kesehatan, pendidikan, isu gender, perempuan dan anak, dan sebagainya," katanya.

Debat igelar di Hotel Best Western Solo Baru, Sukoharjo. Acara menghadirkan paslon secara lengkap, yakni paslon nomor urut satu, Hartanto-Joko Purnomo (Harjo) dan paslon nomor urut dua, Joko Sutopo-Setyo Sukarno (Josss).

Segmen pertama penyampaian visi-misi, kedua dan ketiga pendalaman visi-misi, keempat dan kelima debat antar paslon, dan keenam pernyataan penutup paslon. Dalam acara debat itu KPU menyampaikan iklan layanan masyarakat selama 30 menit. ILM berisi sosialisasi pilkada, ajakan masyarakat agar memberikan suara di tempat pemungutan suara atau TPS, dan sebagainya.

"Acara akan disiarkan langsung, jadi masyarakat Wonogiri bisa menyaksikan melalui televisi di rumah masing-masing. Tamu yang diundang terbatas agar protokol kesehatan dapat dilaksanakan secara efektif," tandasnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Sukoharjo Divisi SDM dan Sosialisasi Suci Handayani mengatakan, kegiatan perakitan kotak suara sebanyak 1.830 lembar telah dimulai untuk digunakan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Dalam proses perakitan kotak suara ini melibatkan 12 tenaga kerja dari luar KPU. Artinya, jumlah kotak suara yang dirakit dengan 12 orang ini ditargetkan selesai selama tiga hari ke depan. "Perakitan kotak suara dengan jumlah 1.832, ada 12 orang yang merakit diperkirakan dua tiga hari selesai," katanya.

Namun saat proses perakitan dan ternyata ditemukan ada kotak suara yang rusak, Suci menyampaikan akan meminta ganti ke pusat. Setelah proses perakitan selesai, ribuan kotak suara tersebut akan disimpan di gedung tersebut sebelum akhirnya didistribusikan ke 1.775 TPS di seluruh wilayah di Sukoharjo dengan pengawasan ketat dari Polres Sukoharjo.

Dimana diketahui, setiap TPS akan dikirim satu buah kotak suara, sedangkan bilik suara ada lima dan satu khusus untuk pemilih yang suhunya di atas 37 derajat celsius. Suci menyampaikan, 12 tenaga kerja ini sebelum masuk ke ruangan perakitan harus diukur suhu badannya, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, baru proses menempatkan diri dengan menjaga jarak satu meter, dan semua peralatan sudah disemprot disinfektan atau sterilisasi.

Debat publik Pilkada 2020 diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres Wonogiri dan Sukoharjo. Hal ini dilakukan, mengingat debat akan di selenggarakan di wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Kapolres Wonogiri AKBP Christian Tobing, pihaknya melakukan koordinasi pengamanan dengan Polres Sukoharjo. "Polres Sukoharjo juga membackup, karena lokasinya di Sukoharjo,” terangnya. Muh Slamet