Presiden AS terpilih, Joe Biden berjanji membatalkan sejumlah kebijakan era Donald Trump. Mulai dari penanganan pandemi Covid-19 hingga soal perubahan iklim. Perang dagang dengan Cina diyakini masih ada bahkan makin memanas.

Sejak pasien Covid-19 pertama kali muncul di Amerika Serikat pada Januari silam, bermula pula politisasi virus corona ini. Mengingat 2020 adalah tahun pemilihan presiden, maka garis batas tegas pemisah pendukung kedua partai besar (Republik dan Demokrat) makin bisa divisualisasikan lewat penanganan pandemi.

Donald Trump tidak hanya memecat Pakar Imunologi ternama, Dr. Anthony Fauci, dari Gugus Tugas Gedung Putih, tetapi juga kerap mengabaikan protokol kesehatan. Capres Republik itu selalu menyuarakan bahwa Covid-19 adalah hoaks, menolak mengenakan masker, dan tetap menyelenggarakan sejumlah kampanye tatap muka yang dihadiri banyak orang. Efeknya, semua pendukung GOP, khususnya para penggemar Trump, juga tak mau mengenakan masker. Tak sedikit pula yang melakukan demonstrasi ke jalan menuntut lockdown dihentikan, karena dianggap bertentangan dengan hak kebebasan, demikian tulis Reuters.

Sebaliknya, semua yang mengenakan masker dan berbelanja dalam jumlah cukup banyak sebagai cadangan persediaan saat lockdown, serta berdiam di rumah, dituding sebagai pendukung Demokrat. Tak sedikit video yang beredar menunjukkan pemakai masker kerap dilecehkan, diancam, bahkan dipukul. Calon Demokrat, Joe Biden dan Kamala Harris, juga tetap menjalani hari-hari kampanye dengan mengenakan masker dan menjaga jarak.

Ketika Pilpres pada Selasa, 3 November 2020 berlangsung, ditemukan 92.599 kasus baru dan jumlah yang meninggal mencapai 1.130 orang. Saat Biden diumumkan terpilih sebagai presiden AS ke-46 usai meraup 290 electoral votes, Sabtu pagi, 7 November 2020 waktu setempat, jumlah kasus Covid-19 masih menunjukkan tren kenaikan. Hiruk-pikuk akhir pekan membuat total kasus di AS pada Minggu, 8 November 2020 mencapai 10.124.818 orang. Dalam 14 hari terakhir, terjadi penambahan kasus rata-rata 100.000 per hari, berdasarkan data dari The New York Times. 

Senin pagi, langkah pertama yang dilakukan Biden adalah membentuk Dewan Penasihat Covid-19, yang beranggotakan 13 orang ahli medis. "Menangani pandemi adalah salah satu pertempuran terpenting yang akan dihadapi pemerintahan kami dan saya akan mendapat pengetahuan berdasarkan sains serta dari para pakar. Dewan penasihat akan membantu membentuk pendekatan saya untuk mengelola lonjakan infeksi yang dilaporkan; memastikan vaksin aman, efektif, dan didistribusikan secara efisien, adil, serta gratis; dan melindungi populasi yang berisiko," ucapnya dalam rapat virtual dari Wilmington, Delaware.

Dewan Penasihat dipimpin oleh tiga ketua bersama. Pertama, Dr. David Kessler, seorang profesor pediatri, ahli epidemiologi, dan ahli biostatistika di University of California San Francisco, juga mantan Komisioner Badan Pengawasan Makanan dan Obat. Kedua, Dr. Vivek Murthy, yang pernah menjabat sebagai Surgeon General atau Kepala Badan Urusan Kesehatan Masyarakat AS pada periode 2014-2017. Ketiga, Dr. Marcella Nunez-Smith, seorang profesor penyakit dalam, kesehatan masyarakat, dan manajemen di Universitas Yale.

"Tidak seperti Trump yang saat Covid-19 memilih memprioritaskan penanganan ekonomi, Biden sejak awal menyebut akan memprioritaskan penanganan pandeminya," ucap Dosen Hubungan Internasional UII, Gerardi Yudhistira, dalam diskusi daring bersama LP3ES bertajuk "Pilpres AS 2020: Pelajaran Bagi Indonesia" pada pekan lalu.

Dalam diskusi yang sama, peneliti INDEF, Andry Satrio Nugroho, mengatakan bahwa akan ada dua strategi mendesak yang segera dilakukan Biden terkait pandemi. Pertama, fokus terhadap penanggulangan dengan melakukan massive testing, contact tracing, dan pengadaan vaksin gratis. Kedua, produksi APD secara masif di bawah Defense Production Act (DPA) yang memang sebetulnya sudah dilakukan Trump dengan bekerja sama dengan perusahaan pabrikan di AS.

***

Mengacu pada Konstitusi AS, presiden terpilih bertugas membentuk tim transisi yang bersiap untuk mengambil alih kekuasaan segera setelah pelantikan. Dewan Penasihat Covid-19 adalah bagian dari proses transisi itu. Dalam situs resmi tim transisi, ada empat poin yang dicantumkan sebagai prioritas kabinet Biden-Harris: Covid-19, pemulihan ekonomi, kesetaraan ras, dan perubahan iklim. Selain keempat poin ini, Biden kerap menyerukan perlindungan bagi serikat buruh saat kampanye.

VOA menulis, beberapa staf Biden menyatakan bahwa pada hari pertama menjabat nanti, Biden akan membatalkan sejumlah kebijakan penting Trump. Prioritas pertama, yaitu penggabungan kembali dengan perjanjian iklim Paris, kesepakatan internasional penting untuk memerangi perubahan iklim. Trump menarik AS keluar dari Paris Agreement pada 2017. Hal berikutnya adalah membatalkan penarikan AS dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). 

Biden juga berencana mencabut larangan terhadap hampir semua pendatang dari negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Selain itu, Biden akan memberlakukan kembali program Deferred Action for Childhood Arrivals yang memungkinkan para dreamers (orang-orang muda yang dibawa secara ilegal masuk AS sewaktu anak-anak) untuk tetap berada di Amerika Serikat.

Semasa kampanyenya, Biden mengatakan ia berencana bergabung kembali dengan perjanjian internasional untuk mengekang program pembuatan senjata nuklir Iran yang dikecam Trump. Trump sebelumnya menarik AS keluar dari perjanjian itu.

"Pemerintahan Biden memberikan kesempatan bagi para pemimpin di kawasan Timur Tengah, terutama para pemimpin saat ini di Arab Saudi dan Israel, untuk menghargai konsekuensi negatif dari pendekatan politik mereka ke Washington. Selain itu, untuk berusaha mengatur ulang hubungan di sepanjang garis kepentingan bersama yang telah lama ada, termasuk menghadapi ancaman dari Iran," ujar Direktur pada Rafik Hariri Center for the Middle East, William F. Wechsler.

Terkait Cina, sejumlah analis menilai sikap Biden tak akan jauh beda dengan Trump. "Biden akan bekerja sama dengan sekutu AS untuk sama-sama menerapkan trade wars kepada Cina. Ini kemungkinan besar tensinya akan terus meningkat," ucap Andry.

Meski punya banyak target kerja, patut dicatat bahwa saat ini penguasa kursi mayoritas di Senat adalah Partai Republik. Dengan demikian, pemerintahan Biden punya tugas tambahan, yaitu menghadapi legislatif. Oleh karena itu, aksi-aksi eksekutif akan makin penting jika situasi ini belum berubah. 

Namun, ada harapan kondisi bisa berbalik jika pada perebutan dua kursi Senat wakil Negara Bagian Georgia pada awal Januari mendatang bisa direbut oleh kandidat Demokrat. Partai biru ini tampak optimistis, mengacu pada fakta bahwa Biden merebut suara dominan di Georgia. Ini kejutan, karena selama tiga dekade terakhir Peach State itu adalah pendukung Republik.

Biden-Harris akan dilantik pada 20 Januari 2021. Hingga berita ini ditulis, Trump sedang menyengketakan hasil pemilu melalui sejumlah gugatan hukum. Meski tak ada bukti, dia mengeklaim bahwa telah terjadi ketidakberesan dalam penghitungan suara di beberapa negara bagian yang dimenangkan Biden dengan selisih sedikit. Termasuk di Nevada, Pennsylvania, dan Georgia. 

Meski Trump bersikeras di Twitter bahwa surat suara telah dihitung dengan tidak benar dan berpendapat bahwa kemenangan Biden terlalu dini, dua sumber mengatakan kepada Fox News bahwa Trump akan mengakui dan melaksanakan transfer kekuasaan secara damai jika tim hukum kampanyenya gagal mengubah hasil akhir penghitungan suara. Terlebih lagi, seorang sumber mengatakan kepada CNN bahwa Melania Trump sendiri mendorong Donald untuk menerima kekalahan pilpres.

Flora Libra Yanti 

- - - - - -

KUTIPAN

"Menangani pandemi adalah salah satu pertempuran terpenting yang akan dihadapi pemerintahan kami."

- Joe Biden

"Kemungkinan besar tensi perang dagang dengan Cina akan terus meningkat."

- Peneliti INDEF, Andry Satrio Nugroho

Pointer

Pada hari pertama menjabat nanti, Biden akan membatalkan sejumlah kebijakan penting Trump.