Jakarta, gatra.net – Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Hasto Atmojo, mengatakan, pihaknya tengah menjajaki kerja sama tentang perlindungan saksi dan korban dengan TNI AD.

Hasto dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Polisi Militer Angkatan Darat (Pomad) Tahun 2020 di kompleks Mabes AD, Jakarta Pusat, Senin (26/10), menyampaikan, kerja sama terkait program perlindungan saksi dan korban dalam perkara yang ditangani Polisi Militer akan dituangkan dalam Nota Kesepahaman.

"Kerja sama masih kita jajaki. Bahkan, mungkin tidak saja dengan TNI AD, tetapi juga dengan Mabes TNI (meliputi TNI AD, AL dan AU). Tapi, kita akan usahakan dulu dengan TNI AD dalam waktu dekat," ujar Hasto.

Meski Nota Kesepahaman antara LPSK dan TNI AD masih dalam penjajakan, lanjut Hasto, LPSK akan tetap membantu penyidik dari Puspomad yang memerlukan program perlindungan terhadap saksi dan korban dalam perkara yang ditangani.

Dalam kesempatan tersebut, Hasto memperkenalkan program perlindungan saksi dan korban kepada peserta Rakernis Pomad Tahun 2020.

Sementara itu, Komandan Puspomad Letnan Jenderal Dodik Wijanarko, menegaskan, sambil menunggu Nota Kesepahaman TNI AD dengan LPSK, jika memang ada saksi dan korban yang memerlukan perlindungan LPSK, penyidik Pomad bisa mengajukannya.

"Jika memang diperlukan perlindungan LPSK, silakan ajukan ke Dansat Idik. Nanti, Dansat Idik yang akan meneruskannya ke LPSK sambil menunggu MoU TNI AD dan LPSK terealisasi," kata Dodik.

Materi perlindungan saksi dan korban ternyata menarik perhatian peserta rakernis dari seluruh Indonesia itu. Salah satunya yang ditanyakan apakah LPSK melindungi saksi dan korban hingga ke pelosok Indonesia.

Selain itu, juga ditanyakan perihal bentuk perlindungan LPSK, apakah sebatas perlindungan fisik atau bisa lebih, seperti perlindungan bagi anggota yang berani bersaksi membongkar penyalahgunaan wewenang yang dilakukan atasannya.