Yogyakarta, gatra.net - Penanganan Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta patut disampaikan dan ditiru daerah lain, termasuk untuk tak menutup wilayah atau lockdown. Lockdown saat ini justru tak disarankan oleh badan kesehatan dunia, WHO, yang semula sempat menyarankannya.

Hal itu disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) Suharso Monoarfa usai menggelar rapat kerja dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, di kantor Gubernur DIY, Yogyakarta, Kamis (15/10).Menurut Suharso,

“Kelemahan meng-contain tracing ternyata sudah didemontrasikan oleh desa-desa di Yogyakarta tanpa harus lockdown. WHO justru menyarankan tidak melakukan lockdown dan itu sudah dibuktikan Yogya,” tuturnya.

Selama pandemi, Pemda DIY memang tak menutup wilayah atau memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Namun, secara swadaya dan tanpa aturan pemda, warga menutup sejumlah akses di kampung. Hanya saja, langkah ini pun sudah amat jarang ditemui saat ini.

Suharso menyebut, tes untuk mengetahui penderita Covid-19 harus diikuti upaya pelacakan untuk mengejar tingkat positif di suatu wilayah. Menurutnya, hal itu pun menjadi keunggulan DIY.

“Ada hal yang bisa kita getok-tularkan (sebarkan) ke pemda lain dalam penanganan virus supaya tidak ada penyebaran,” kata dia.

Ia menjelaskan pertumbuhan ekonomi DIY ditentukan oleh jasa di sektor pariwisata yang kontribusinya mencapai 10-11 persen.

“Kalau game changer-nya itu pandemi, sehingga (ekonomi) terganggu, maka ke depan apa yang sudah dilakukan DIY pelan-sudah pelan beradaptasi dengan lebih baik sambil menanti vaksin. Di luar vaksin itu, langkah-langkah Yogya patut ditiru,” ujarnya.

Adapun Sultan HB X berharap realisasi pembayaran ganti rugi tanah atas proyek jalan tol Yogyakarta-Solo mampu menopang ekonomi DIY yang tumbuh minus karena pandemi.

“Harapan saya November-Desember sudah ada realisasi pembayaran biarpun program itu sampai Juni 2021. Biarpun dua bulan, karena (nilainya) triliunan, bisa menopang dan tidak makin memperparah minus pertumbuhan ekonomi di Yogya,” kata dia.

Namun Sultan belum tahu jumlah pembayaran tersebut. “Berapa saya belum tahu karena belum finalisasi harga. Pematokan sudah selesai,” kata dia.