_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Pekanbaru, gatra.net - Posisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat yang menolak Undang-undang Cipta Lapangan Kerja, belum tentu mengerek raihan suara di Pilkada 2020.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Muhammadiyah Riau, Aidil Haris, mengatakan politik yang cair di Pilkada, membuat dua partai tersebut tidak leluasa mengangkat pamor dengan keputusan politik di Senayan.
"Idealnya posisi PKS dan Demokrat bisa tekatrol. Tapi kalau dikaitkan dengan event politik pilkada, itu belum tentu ngangkat, karena politik di pilkada itu cair, " sebutnya pada gatra.net, Rabu (7/10).
Kesan cair tersebut, jelas Aidil, terlihat dari format koalisi lintas parpol yang lumrah di setiap pilkada.
"Itu membuat kandidat yang diusung PKS dan Demokrat, tidak bebas meramu komunikasi politik untuk mengerek suara di kalangan buruh. Karena jika dipaksakan bakal menganggu kenyamanan partai lain," imbuhnya.
Aidil melanjutkan, jika melihat sebaran gelaran 9 pilkada di Riau, hampir sebagian besar pilkada digelar di daerah kantong-kantong buruh. Kondisi tersebut sejatinya membuka ruang bagi aktor politik untuk mencari simpati di daerah buruh.
"Kenyataannya aktor politik di Riau terkesan menjauhi isu buruh jelang pilkada," pungkasnya.
