Jakarta, gatra.net - Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah melontarkan kritik pedas, terhadap kebijakan terbaru Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait keputusannya untuk kembali melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat. Menurutnya, keputusan kilat itu telah memberikan dampak besar bagi pasar saham nasional.

Sebab, setelah diumumkannya kebijakan PSBB ketat itu, Indonesia telah kehilangan nilai saham hampir sebesar Rp300 triliun dalam waktu semalam. "Kejadian kemarin sangat disesalkan. Atas pernyataan bombastis, dramatis oleh Gubernur DKI Anies Baswedan. Sehingga menimbulkan hal yang tidak perlu. Sehingga membakar ludes Rp300 triliun, saham-saham kita berguguran," katanya dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Bappenas dan Gubernur BI, Jumat (11/9).

Dengan gugurnya saham-saham dalam waktu semalam, praktis membuat kerja Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menstabilkan kondisi pasar keuangan, khususnya pasar saham selama ini menjadi sia-sia.

Hal itu lah yang kemudian membuat Said berpesan kepada Gubernur BI Perry Warjiyo dan Ketua OJK Wimboh Santoso untuk bekerja lebih keras lagi. Utamanya dalam mengembalikan kepercayaan pasar, sehingga pasar saham dan nilai tukar rupiah (NTR) dapat kembali stabil. "Kalau korporasi hancur, maka ritel akan hancur, dan ini adalah tantangan berat OJK maupun BI," ujar dia.

Sementara itu, setelah pengumuman diberlakukannya PSBB ketat kembali pada Rabu (9/9) malam, pasar saham langsung mengalami pergolakan. Begitu juga dengan nilai tukar rupiah yang juga kembali mengalami perlemahan hingga saat ini.

Bahkan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Kamis (10/9) langsung berada di zona merah setelah ambles 5,01 persen ke level 4.891,46. Setelah sebelumnya perdagangan sempat dihentikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) karena anjlok lebih dari 5 persen.

Selain itu, menurut data perdagangan BEI, selama periode itu investor asing melakukan aksi jual bersih sebanyak Rp668 miliar di pasar reguler dengan nilai transaksi menyentuh Rp10,2 triliun.