Padang, gatra.net - Pernyataan DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani berbuntut Panjang. Akibat menyinggung perasaan orang Minangkabau, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan SK dukungan PDI Perjuangan.

Sebelumnya Rabu (2/9), PDI Perjuangan telah memutuskan memberikan dukungan untuk pasangan calon Mulyadi-Ali Mukhni yang diumumkan oleh Puan Maharani. Namun, SK dukungan itu dikembalikan karena anggota DPR RI dan Bupati Padang Pariaman tersebut kecewa dengan pernyataan putri Megawati Soekarnoputri itu.

"Ya, kami sudah sepakat bersama pak Mulyadi. Kita kembalikan SK dukungan dari PDI Perjuangan. Jadi Mulyadi-Ali Muhkni hanya diusung oleh Demokrat dan PAN. Dukungan PDI Perjuangan kami kembalikan," kata Ali Mukhni kepada awak media, Sabtu (5/9).

Ali mengakui langkah itu diambil karena banyaknya desakan dari tokoh masyarakat Sumbar, baik yang di kampung maupun perantau yang merasa sangat kecewa atas kata-kata yang pernah dilontarkan Puan Maharani. Atas desakan tersebut, pihaknya mengambil sikap mengembalikan SK dukungan dari PDI Perjuangan.

Bupati Padang Pariaman itu, kendati hanya dua partai, namun telah cukup untuk mengusung pasangan calon. Apalagi, Demokrat dan PAN memiliki masing-masing 10 kursi di DPRD Sumbar. Jumlah tersebut bahkan jauh di atas syarat minimum 13 kursi agar bisa mengusung pasangan calon untuk Pilgub Sumbar 2020.

"Memang banyak tokoh masyarakat Minangkabau yang menelepon saya, menyampaikan kekecewaan terhadap pernyataan Mbak Puan," jelas Ali Mukhni.

Sebelumnya, Sekretaris Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menambahkan, pasangan calon Mulyadi-Ali Mukhni seharusnya mendaftarkan diri ke KPU Sumbar hari ini. Namun dengan adanya pernyataan Ketua PDI Perjuangan, Puan Maharani yang akhirnya pendaftaran ditunda hari Ahad besok.

Sebelumnya, Puan Maharani sempat menyelipkan harapan ketika memberikan SK dukungan untuk Mulyadi-Ali Muhkni untuk maju dalam Pilkada serentak 2020 agar Sumbar mendukung negara Pancasila. Namun pernyataan itu justru dinilai menyinggung perasaan masyarakat Sumbar yang telah melahirkan tokoh pendiri bangsa.