

Yogyakarta, gatra.net - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Istimewa Yogyakarta resmi mendukung tiga kader partai lain untuk berlaga di Pilkada tiga kabupaten. Mereka menargetkan 2024 ada kader partai yang maju.
Ketua DPW PKS DIY Darul Falah mengakui selama setahun terakhir partainya terus memantau kader-kader partai yang berpeluang maju sebagai calon Bupati maupun Wakil Bupati untuk Bantul, Sleman, dan Gunungkidul.
"Memang kader partai banyak, namun untuk disandingkan dalam helatan pilkada, khususnya Yogyakarta, kami belum siap. Tapi dari 210 penghelatan pilkada sekitar 20 DPW PKS di Sulawesi dan Sumatera mencalonkan kader partai," jelasnya usai penanda tanganan pakta intergritas dari calon yang didukung partai, Sabtu (29/8).
Dalam gelaran Pilkada 2020 ini, PKS DIY mendukung pasangan Sri Muslimatun-Amin Purnomo untuk Sleman, Suharsono-Totok Sudarto di Bantul, dan Gunungkidul ada pasangan Sutrisna Wibawa-Mahmud Ardi Widanto.
Muslimatun di Sleman adalah kader Nasdem, kemudian Suharsono merupakan Ketua DPC Gerindra Bantul, dan Gunungkidul, Mahmud Ardi Widanto adalah Ketua DPD PAN Bantul.
Falah menyatakan sebenarnya untuk Bantul, Ketua DPC PKS Amir Syarifudin sempat berpeluang maju sebagai calon Bupati. Namun di akhir-akhir, karena belum rejeki, pencalonan dibatalkan. "Dari sisi popularitas maupun elektabilitas, survei menempatkan ketiga pasangan paling tinggi. Dua incumbent yang kami usung sudah teruji kapasitasnya dan kemampuannya," lanjutnya.
Sedangkan Sutrisna yang merupakan Rektor UNY, Falah mengatakan PKS melihat adanya kesamaan visi yaitu membangun Gunungkidul lebih baik dengan segala potensinya. Bahkan pendirian kampus UNY di Gunungkidul yang sekarang menjadi magnet perekonomian adalah inisiatif Sutrisna. Falah yakin mesin partai menempatkan PKS di urutan kedua terbanyak di DIY, siap memenangkan pilkada. PKS memastikan mesin partai sudah panas dan siap digerakkan hingga ke tingkat dusun.
Sementara, Sutrisna Wibawa mengatakan selain kesamaan visi misi, PKS dinilai partai yang mampu menjaga intergritas kebenaran, solidaritas, dan komitmen menjaga kesatuan Indonesia.
"Saya ingin mengimplementasikan ilmu kepemimpinan dan pengembangan ilmu pengetahuan langsung ke masyarakat. Ini bukan politik basa basi, saya ingin memajukan tanah kelahiran saya Gunungkidul," ucapnya.
Dalam sebuah diskusi, Dosen Tata Pemerintahan Fisipol UMY Bambang Eka Cahya mengatakan tidak ada kader partai yang dicalonkan dalam Pilkada adalah bukti kegagalan kaderisasi.
"Artinya parpol tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Realitanya, saat ini banyak kader potensial yang tidak direkomendasikan dan dukungan partai diberikan ke eksternal partai karena berani menyetor uang," jelasnya.
Bambang melihat kegagalan fungsi partai ini jika dibiarkan dan adanya mahar politik kepada non kader, maka sampai kapanpun daerah maupun negara tidak akan mendapatkan pimpinan yang baik.